Jakarta, PR Politik (5/12) – Pemerintah diharapkan melibatkan pakar dan akademisi dalam merealisasikan investasi di sektor industri ekstraktif seperti pertambangan. Usulan ini disampaikan oleh anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, yang menilai keterlibatan akademisi penting untuk memastikan perhitungan dampak secara menyeluruh, terutama kerugian ekosistem akibat pembangunan industri tersebut.
“Yang pertama dan pasti dirugikan dalam industri ekstraktif itu adalah ekosistem yang ada di sekitarnya, baik ekosistem alam maupun ekosistem sosial. Jadi dalam kesempatan terhormat ini, saya ingin memberi usulan agar Pak Menteri ikut melibatkan dari sisi akademisi, para pakar lanskap ekologi yang bisa menghitung nilai ekonomis dari ekologi yang harus dikorbankan untuk membangun industri ekstraktif tersebut,” ujar Ratna dalam rapat kerja DPR RI bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Senayan, Rabu (3/12/24).
Ratna menekankan pentingnya pendekatan lanskap ekologi dalam proses perencanaan pembangunan industri. Lanskap ekologi, bagian dari ilmu lingkungan, mengintegrasikan pengelolaan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan alam dan sistem manusia yang saling bergantung. Pendekatan ini juga mendorong kesadaran akan hubungan erat antara manusia dan alam, di mana aktivitas ekonomi harus dibatasi oleh kapasitas sumber daya alam dan lingkungan.
Baca Juga: Golkar Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Belajar dari Brazil untuk Masa Depan Bangsa
Menurut Ratna, dengan perhitungan lanskap ekologi yang lebih komprehensif, pengembangan industri ekstraktif dapat dilakukan secara lebih holistik. “Jadi kita harus bisa mengkalkulasinya secara betul. Tidak hanya dari sekedar menimbang lahan yang telah dibebaskan dan kandungan di dalamnya. Tapi juga bagaimana menghitung proses keberlanjutan yang dikorbankan saat industri tersebut didirikan,” lanjut legislator dapil Bojonegoro-Tuban ini.
Ratna Juwita mengakui bahwa jumlah ahli lanskap ekologi di Indonesia masih terbatas, namun tetap menekankan pentingnya masukan mereka dalam perencanaan pemerintah. “Karena ini menyangkut SDA (sumber daya alam) yang dimiliki negara. Menurut saya itu tetap perlu menjadi bahan pertimbangan,” tegas Ratna.
Pendekatan berbasis lanskap ekologi diyakini dapat membantu pemerintah membuat kebijakan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan masa depan.
Sumber: fraksipkb.com
