Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Wahyu Sakti Trenggono, untuk segera menemukan pelaku pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/1/2025), Rajiv menegaskan pentingnya tindakan cepat dari Kementerian KP untuk menangani masalah ini.
“Saya meminta Menteri KP dan jajarannya segera menemukan pelakunya,” tegas Rajiv. Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini mengungkapkan bahwa pemagaran laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi telah merugikan ribuan nelayan dan penangkar kerang hijau. Oleh karena itu, pelaku pemagaran laut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Bayangkan 3.888 nelayan dan 502 penangkar kerang hijau mengalami kerugian akibat pemasangan pagar laut di Tangerang,” ungkap Rajiv. Ia menekankan bahwa Kementerian KP harus bergerak cepat untuk menyerap keluhan masyarakat dan menindak tegas pelaku pemagaran laut. Menurutnya, langkah KKP yang menyegel pagar laut dinilai belum cukup, terutama karena tindakan tersebut dilakukan setelah kasus ini viral di ruang publik.
“Jangan menunggu viral dulu baru ditangani. Seharusnya kasus ini sudah bisa ditangani sejak Agustus 2024, karena Dinas Kelautan Provinsi Banten sudah menemukan ada pagar laut ilegal sepanjang 7 km. Namun, karena dibiarkan, akhirnya sekarang menjadi 30,16 kilometer,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Narendra Modi di New Delhi
Rajiv juga menyoroti pola koordinasi yang buruk antara KKP dan Dinas Kelautan di daerah dalam menangani kasus pagar laut. Ia mendesak KKP untuk segera memperbaiki pola dan jalur koordinasi agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah lain. “Menteri KP dan jajarannya harus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan semua Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar kejadian penyalahgunaan ruang laut di Indonesia dalam bentuk apapun tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Dengan desakan ini, Rajiv berharap agar Kementerian KP dapat mengambil langkah tegas dan cepat untuk melindungi hak-hak nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya laut di Indonesia.
Sumber: fraksinasdem.org
