Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Jadi tadi rapat mengenai update program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujar Menkes Budi dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.
Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pelaksanaan secara bertahap dan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia. Untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan pada hari ulang tahun mereka, ditambah waktu toleransi satu bulan. Sedangkan bagi anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka memasuki bangku sekolah.
Menkes Budi menjelaskan bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan pun bervariasi sesuai dengan tahapan usia. Untuk bayi baru lahir, tersedia 6 jenis screening; untuk balita, 8 jenis; bagi anak usia SD hingga SMA, antara 11 hingga 13 jenis; dan untuk dewasa serta lansia, masing-masing 19 jenis pemeriksaan. “Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita nggak pernah screening. Sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD udah kita screening. Karena dari hasil survei kesehatan terakhir, ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi, yang wajib kita screening juga,” ungkap Menkes Budi.
Selain itu, program ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.
Menkes Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar, yang saat ini masih dalam proses penyesuaian. Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun sempat mengalami pemotongan akibat berbagai prioritas belanja negara. Namun, Menkes memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal sudah tersedia dan apabila masih kurang, tambahan anggaran akan segera diajukan. “Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena sekarang prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” tuturnya.
Sumber: setneg.go.id
