Jakarta, PR Politik – Kekayaan alam Indonesia yang selama ini menjadi identitas bangsa harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan langsung bagi masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon serta perdagangan keanekaragaman hayati (biodiversity trading) tidak boleh berhenti sebagai aktivitas komersial semata, melainkan wajib menjadi sumber kesejahteraan utama bagi masyarakat lokal.
Pesan strategis tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat membuka agenda Peluncuran Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali-Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku yang berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Menurutnya, kekayaan biodiversitas Indonesia bukan hanya aset ekologis, melainkan mengantongi nilai ekonomi masif sebagai fondasi utama pembangunan hijau.
“Orang bicara ada belasan ribu triliun rupiah yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon, maka ini sama halnya dengan biodiversity trading harus dipastikan manfaatnya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” katanya di hadapan para pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan bahwa perhatian dunia internasional terhadap ekosistem biodiversitas Indonesia terus meningkat pesat. Hal tersebut tercermin saat dirinya menghadiri ajang London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang dihadiri oleh berbagai delegasi negara dan organisasi non-pemerintah (NGO) dunia. Dalam forum internasional tersebut, Indonesia dinilai memegang peran vital untuk memimpin agenda biodiversitas global.
“Mereka mengharapkan Indonesia menjadi leader dalam isu pengembangan biodiversity dunia, di mana Indonesia memang punya potensi besar. Sebab jumlah teresterial biodiversity Indonesia adalah yang terbesar di dunia,” ujarnya.
Menurutnya, besarnya atensi dunia menjadi peluang strategis yang wajib dikelola secara cermat. Indonesia tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam konvensional seperti tambang dan mineral, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi baru berbasis kekayaan hayati yang sangat melimpah.
Ia memaparkan bahwa arah pembangunan nasional kini resmi memasuki fase baru, yakni mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan dengan memposisikan warga di sekitar kawasan konservasi sebagai penerima manfaat utama (beneficiaries).
“Gelombang pembangunan fase kedua harus dikelola hati-hati. Kita harus pastikan prosesnya itu bisa membuat masyarakat setempat itu sejahtera. Ini yang saya ingin seperti itu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa integritas dalam perdagangan karbon dan ekonomi keanekaragaman hayati merupakan harga mati. Mekanisme ekonomi lingkungan hidup harus steril dari praktik spekulatif pihak-pihak tertentu yang berisiko mengesampingkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan penjaga ekosistem.
“Kita ingin perdagangan karbon bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Sehingga masyarakat bisa sejahtera, itu yang saya harapkan. Saya rasa sekarang kita sedang menuju itu,” tambahnya.
Guna memastikan tata kelola keanekaragaman hayati berbasis riset dan ilmu pengetahuan, pemerintah tengah memperkuat basis data nasional melalui penguatan Indonesia Biodiversity-data Centre (IBC). Sistem terpadu ini difungsikan sebagai Balai Kliring Keanekaragaman Hayati guna mengintegrasikan data lintas kementerian/lembaga.
“Saat ini kita tengah membangun Rumah Data Keanekaragaman Hayati atau IBSAP, sebagai bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang terkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan simpul jaringan dengan pihak-pihak lainnya. Sebagai rumah data yang menyimpan dan menjadi dashboard keanekaragaman hayati Indonesia,” jelasnya.
sumber : Kemenlh RI
