Jakarta, PR Politik – Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan pertemuan strategis dengan manajemen global YouTube untuk membahas penguatan ekosistem kreatif digital di Indonesia. Fokus utama pertemuan ini mencakup pembenahan sistem royalti, pelindungan hak cipta, serta tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang kian masif.
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan berada pada platform digital, melainkan pada transparansi distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
“Ke depan, tata kelola royalti harus semakin transparan, adil, dan berpihak kepada para kreator, musisi, serta performer Indonesia. Tantangan utama saat ini bukan pada platform, melainkan pada sistem pengelolaan dan distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif,” tegas Supratman dalam audiensi bersama VP Global Head of Government Affairs & Public Policy YouTube, Leslie Miller, Selasa (27/1).
Pemerintah tengah mengupayakan reformasi sistem melalui penguatan fungsi LMKN agar pemungutan hak mekanikal digital dilakukan melalui satu pintu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan para seniman mendapatkan hak ekonomi yang jelas.
“Kami mendorong agar pemungutan hak mekanikal digital dilakukan melalui satu pintu di LMKN, guna memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pembagian royalti yang jelas serta adil. Pemerintah juga tengah membangun database lagu nasional untuk memperbaiki sistem distribusi royalti di Indonesia,” ujarnya.
Selain isu royalti, Kemenkum menyoroti ancaman teknologi baru seperti voice cloning dan perlindungan kemiripan identitas (likeness rights). Pemerintah berkomitmen menyusun regulasi terkait AI agar inovasi teknologi tidak merugikan reputasi maupun ekonomi para kreator.
“Indonesia berkomitmen memperkuat perlindungan hak cipta di era digital, termasuk melalui pembahasan RUU Hak Cipta dan penyusunan regulasi terkait AI, voice cloning, serta perlindungan hak atas kemiripan identitas. Kami ingin memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berkembang tanpa mengorbankan hak ekonomi dan reputasi para kreator,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Leslie Miller menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang dinamis dan penting. YouTube menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan otoritas Indonesia dalam menciptakan kerangka hak cipta yang seimbang.
“Kami memahami pentingnya transparansi, remunerasi yang adil, serta manajemen hak yang efektif. YouTube menantikan kerja sama dengan otoritas Indonesia dan para pemangku kepentingan, termasuk LMKN, untuk membantu memastikan kerangka hak cipta yang seimbang dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem digital yang adil dan transparan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan platform global.
sumber : Kemenkum RI
