Probolinggo, PR Politik – Penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji tahun 2027 saat ini masih berada dalam tahap perumusan intensif dan belum bersifat final. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, serta tidak mudah terprovokasi oleh simpang siur isu kenaikan tarif yang beredar di ruang publik.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, dalam perhelatan agenda reses yang berlangsung di Pondok HATI, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (2/8).
Ia menjelaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah masih akan menelaah seluruh komponen anggaran secara cermat dan rasional melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) BPIH.
“Kemarin sempat ada isu mengenai kenaikan biaya, tapi di sini harapan kami selaku Komisi VIII agar diredam dulu, karena kita sedang membicarakan nanti ke depannya akan ada panja mengenai penentuan biaya haji,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II yang meliputi wilayah Pasuruan dan Probolinggo tersebut.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa di luar aspek finansial, hal yang jauh lebih mendesak untuk disiapkan oleh setiap calon jemaah adalah pemenuhan kriteria istitha’ah (kemampuan), khususnya yang mencakup aspek kesehatan fisik, ketahanan mental, hingga penguasaan tata cara manasik haji.
Kesiapan finansial dinilai tidak akan berjalan optimal apabila tidak ditopang oleh kebugaran fisik yang prima selama menunaikan rangkaian rukun dan wajib haji di Tanah Suci. Oleh karena itu, ia menyarankan para calon jemaah memanfaatkan masa tunggu dengan konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama bagi jemaah yang mengidap penyakit penyerta (komorbid) seperti hipertensi dan diabetes.
“Harapan kami seluruh calon jemaah ini istitha’ah secara kesehatan. Bagi calon jemaah yang ada riwayat penyakit, harapannya bisa minum obat secara rutin dan berolahraga. Nanti kondisi tersebut akan menjadi catatan agar jemaah yang membutuhkan bisa mendapatkan pendampingan atau treatment khusus,” terangnya.
Terkait dengan kuota keberangkatan, ia membawa kabar positif bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ia mencatat adanya tren peningkatan jumlah kelompok terbang (kloter) asal daerah tersebut jika dibandingkan dengan musim haji periode sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal jalur diplomasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi guna memperoleh porsi tambahan kuota haji nasional secara berkelanjutan. Langkah ini dipandang penting untuk memotong panjangnya daftar antrean calon jemaah di Indonesia.
“Kita fokus persiapan itu dulu. Apakah nanti kuota bertambah kita lihat ke depannya, tetapi yang pasti insyaallah kami upayakan kuotanya terus bertambah agar masa tunggu calon jemaah bisa lebih cepat,” tutupnya mengakhiri penjelasannya.
sumber : Fraksi Nasdem
