Denpasar, PR Politik – Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini adalah fondasi penting untuk membentuk generasi berintegritas. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat agar nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Warsito saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pendidikan Antikorupsi di Denpasar, Bali. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali ini merupakan tindak lanjut dari komitmen tujuh kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi. Warsito menjelaskan bahwa pembangunan karakter membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial.
Direktur Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan strategi paling penting dan berjangka panjang dalam memberantas korupsi.
“Pendidikan antikorupsi adalah titik awal. Anak-anak yang jujur hari ini akan tumbuh menjadi pemimpin yang bersih di masa depan,” ujarnya.
Ia memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menunjukkan skor Indonesia sebesar 69,50 dari skala 100. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan.
Mewakili Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen, Khamim, menjelaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab telah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Ia mencatat bahwa 91,8% sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan antikorupsi.
Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi juga menjadi bagian dari strategi daerah dalam menghadapi ancaman terhadap generasi muda, seperti radikalisme, narkoba, dan krisis identitas.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Adhi Tiana Putra, menjelaskan bahwa pembangunan karakter di Bali tidak terlepas dari kearifan lokal seperti Sad Kerthi dan Tri Hita Karana. Nilai-nilai budaya ini menjadi pedoman dalam penguatan karakter, termasuk nilai-nilai antikorupsi.
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah menjadikan hasil SPI Pendidikan 2024 sebagai acuan untuk meningkatkan integritas pendidikan di daerah. Selain itu, kurikulum antikorupsi akan dijadikan program unggulan dalam RPJMD, serta akan disusun rencana aksi lintas sektor untuk mewujudkan generasi unggul berkarakter menuju visi Indonesia Emas 2045.
sumber : Kemenko PMK RI
