Manado, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan perampingan (streamlining) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah dipacu oleh pemerintah. Penataan ulang struktur perusahaan pelat merah dinilai amat mendesak guna mengatrol efisiensi operational sekaligus menjamin keberadaan BUMN memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan streamlining merupakan arahan langsung dari Presiden yang cakupan pelaksanaannya menyasar seluruh ekosistem BUMN, bukan hanya PT Pertamina semata. Langkah penataan ini juga telah tertuang dalam rencana kerja Danantara yang telah dipaparkan secara resmi kepada Komisi VI DPR RI sejak awal tahun.
“Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara. Jadi di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu bukan hanya Pertamina saja, tapi seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando usai menghadiri pertemuan Komisi VI DPR dengan BUMN Energi dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8).
Ia menuturkan bahwa seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI memiliki kesepahaman bulat untuk mengawal penataan BUMN agar struktur korporasi negara menjadi jauh lebih rasional dan efisien. Perampingan ini mendesak dieksekusi guna menyumbat potensi pemborosan anggaran yang kerap dipicu oleh menjamurnya anak dan cucu perusahaan yang tak lagi memiliki fungsi strategis.
“Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN, which is uang rakyat yang akhirnya tidak ada gunanya,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I tersebut.
Ia pun mengimbau agar akselerasi streamlining dapat diproses lebih cepat dan tepat sasaran tanpa menggerus fungsi utama BUMN dalam melayani publik.
“Menurut saya ini harus lebih cepat lagi streamliningnya, harus cepat lagi dan harus lebih efektif lagi, supaya BUMN ini menjadi ramping dan efektif,” tambahnya.
Khusus untuk PT Pertamina, ia menggarisbawahi bahwa efisiensi struktur tidak ditujukan untuk melemahkan kapasitas maupun mengganggu bisnis inti (core business) perusahaan di ranah energi. Justru sebaliknya, pelepasan unit-unit usaha yang melenceng dari fokus utama akan membuat Pertamina tampil lebih solid dan konsisten dalam mengawal ketahanan energi nasional.
“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” tegasnya memungkasi Keterangan.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, terutama pada sektor strategis. Kebijakan streamlining tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur birokrasi korporasi agar proses pengambilan keputusan berlangsung lebih lincah, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas nasional.
sumber : Fraksi Golkar
