Jakarta, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus memperkokoh sistem multilateralisme di panggung internasional. Langkah ini dinilai krusial agar tata kelola global tetap berfungsi optimal di tengah situasi dunia yang semakin terfragmentasi dan diselimuti ketidakpastian geopolitik.
Pesan diplomasi bernada optimistis tersebut disuarakan Menlu Sugiono saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) dalam ajang bergengsi Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-10 yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
Dalam pemaparannya, ia menggarisbawahi bahwa doktrin politik luar negeri “Bebas Aktif” tidak sekadar bertahan sebagai warisan sejarah, melainkan bertransformasi menjadi draf strategi yang kian urgen dalam menavigasi rivalitas kekuatan besar. Prinsip ini memberikan kedaulatan penuh bagi Jakarta untuk menentukan sikap secara mandiri tanpa disetir kepentingan asing, sekaligus aktif mengintervensi perdamaian dunia.
“Bebas aktif bukan berarti pasif atau netral. Indonesia tidak akan terseret ke dalam blok-blok eksklusif, tetapi akan terus membangun jembatan dan memperluas ruang strategisnya,” jelasnya di hadapan peserta forum.
Ia juga memberikan catatan kritis bahwa rapuhnya sistem multilateral saat ini tidak boleh dijadikan dalih oleh komunitas internasional untuk meninggalkannya. Sebaliknya, institusi global harus dirombak total agar menjadi wadah yang lebih representatif, inklusif, adaptif, dan efektif.
“Tata kelola global yang dibangun pada 1945 perlu terus diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi realitas dunia tahun 2045,” cetusnya mendesak adanya modernisasi sistem.
Dalam draf taktisnya, Indonesia berada di garis depan untuk mendorong reformasi kelembagaan global, termasuk mendesak perbaikan kinerja Dewan Keamanan PBB agar lebih demokratis dan akuntabel. Suara dan draf kepentingan ini akan terus diartikulasikan secara konsisten melalui berbagai keanggotaan aliansi strategis.
“Partisipasi di BRICS, peran aktif di G20, kepemimpinan di ASEAN, keterlibatan di D-8 dan dengan Global South, serta proses aksesi menuju OECD, semuanya merupakan bagian dari prinsip yang sama yaitu memperluas ruang strategis diplomasi Indonesia,” urainya merinci arsitektur diplomasi luar negeri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa efektivitas daya tawar diplomasi di meja perundingan luar negeri tidak akan berarti apa-apa tanpa ditopang oleh fondasi ketahanan nasional yang kokoh di dalam negeri. Sektor pangan, energi, kualitas sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi mutakhir dikategorikan sebagai pilar-pilar utama kekuatan geopolitik modern.
“Ketahanan pangan adalah otonomi strategis. Ketahanan energi adalah keamanan nasional. Sumber daya manusia adalah kapasitas geopolitik. Dan teknologi bukan hanya inovasi, tetapi juga kekuatan,” tegasnya secara retoris.
Menutup pidato politiknya, ia melayangkan komitmen tertulis bahwa Indonesia akan tetap setia mengawal eksistensi kerja sama multilateral demi kepentingan bersama. Ia memperingatkan dunia agar tidak membiarkan roda organisasi global berjalan tanpa kendali dan arah yang jelas.
“Multilateralisme masih dapat bekerja, tapi tidak bisa berjalan secara autopilot,” pungkasnya menyudahi pidato.
Sebagai informasi, JGF merupakan draf agenda tahunan berkala yang digelar Lemhannas RI sebagai wadah pemikiran strategis (think tank). Forum ini mempertemukan para pembuat kebijakan dari unsur kementerian/lembaga pemerintahan, perwira militer, akademisi, organisasi internasional, sektor swasta, hingga praktisi media massa.
sumber : Kemlu RI
