Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizal Bawazier, menyoroti tajam belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi pasar tradisional dalam realisasi anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia mendesak pemerintah untuk memastikan program pembenahan pasar rakyat kembali menjadi skala prioritas pada penyusunan anggaran tahun 2027, sekaligus meminta transparansi penuh terkait program pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pada awal penyampaiannya, ia mengungkit aspirasi dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mengenai rencana perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia meminta penjelasan resmi pemerintah terkait sikap serta tindak lanjut atas masukan masyarakat tersebut, khususnya dalam proses pembahasan hingga tahap ratifikasi perjanjian.
Ia mengaku belum puas terhadap struktur realisasi serapan anggaran Kemendag. Meski capaian realisasi anggaran secara umum dinilai mendekati pagu yang ditetapkan, nihilnya alokasi dana untuk pembenahan pasar tradisional menjadi catatan kritis yang wajib dievaluasi total.
“Jangan sampai pada tahun 2026 maupun 2027 revitalisasi pasar tradisional kembali tidak mendapatkan anggaran. Kalau masih ada sisa anggaran, sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pasar-pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya di hadapan jajaran Kemendag.
Ia menegaskan bahwa revitalisasi pasar tradisional merupakan program krusial yang berdampak langsung terhadap daya saing perdagangan domestik serta keberlangsungan penghidupan para pedagang kecil di daerah.
Selain persoalan infrastruktur pasar, ia menuntut transparansi data yang lebih rinci mengenai ketercapaian program UMKM Bisa Ekspor. Secara khusus, ia menanyakan jumlah pelaku UMKM di daerah pemilihannya—meliputi Pekalongan, Pemalang, dan Batang—yang telah berhasil melakukan penetrasi ke pasar internasional, berikut mekanisme pendampingannya di tingkat daerah.
Ia berharap Kemendag dapat memperkuat transparansi data dan pemerataan pelaksanaan program agar stimulan pemerintah tidak menumpuk di wilayah tertentu saja. Penyediaan data yang akurat serta evaluasi berkala dipandang vital bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan anggaran negara betul-betul memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
sumber : Fraksi PKS
