Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyatakan menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Ia pun mendesak pemerintah untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan cepat demi menjaga ritme kerja lembaga.
“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (22/7).
Nanik S. Deyang diketahui meletakkan jabatannya guna berfokus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Sebelum mundur, Nanik dilaporkan telah menghadap dan berpamitan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI tersebut mewanti-wanti agar transisi pimpinan di tubuh BGN tidak sampai menginterupsi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kepastian tata kelola dan keberlanjutan instruksi di lapangan bersifat absolut karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Program MBG menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya yang bergantung pada pelayanan Pemerintah. Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program MBG,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah segera menetapkan figur pimpinan definitif yang memiliki kapasitas serta integritas tinggi guna menghindari kekosongan komando dalam pengambilan keputusan strategis.
“BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,” paparnya merinci.
Lebih lanjut, Anggota Komisi Kesehatan dan Gizi DPR RI ini mendorong agar perombakan struktur manajerial di BGN dijadikan momentum emas untuk menggelar evaluasi total terhadap pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Evaluasi komprehensif tersebut wajib menyentuh aspek efisiensi distribusi, standardisasi menu, higienitas pangan, hingga keandalan pengawasan internal.
“Karena keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan mengawal ketat fungsi pengawasan legislatif agar orientasi Program MBG tetap selaras dengan target negara, yakni menaikkan derajat kesehatan publik melalui manajemen yang profesional dan transparan.
“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
