Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti laporan media internasional Al Jazeera yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di Asia.
“Kita jangan lagi bicara pertumbuhan ekonomi kalau kenyataannya rakyat justru makin kehilangan pekerjaan,” kata Nurhadi, Jumat (25/7/2025).
Ia menilai kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%.
“Kami mendesak pemerintah segera menyusun strategi penurunan angka pengangguran di Indonesia, termasuk pengangguran angkatan muda,” tegasnya.
Legislator dari Partai NasDem itu menekankan bahwa saat ini terdapat lebih dari tujuh juta pengangguran terbuka di Indonesia, dan satu juta di antaranya adalah lulusan sarjana.
“Data BPS Februari 2025 mencatat masih ada lebih dari tujuh juta pengangguran terbuka. Dan jangan lupa, 65% dari mereka adalah anak-anak muda. Ini bukan angka statistik biasa, ini adalah bom waktu sosial,” ujarnya.
Dalam laporan Al Jazeera tertanggal 18 Juli 2025, disebutkan bahwa sekitar 16% dari 44 juta penduduk Indonesia berusia 15–24 tahun berstatus menganggur. Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran muda di negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.
Sementara itu, data BPS juga menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran secara keseluruhan, dari 7,20 juta pada Februari 2024 menjadi 7,28 juta orang pada Februari 2025.
“Pemerintah harus berhenti bermain narasi pencitraan. Yang dibutuhkan sekarang adalah terobosan nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan lagi proyek-proyek seremonial yang hanya bagus di laporan tapi nol dampaknya di lapangan,” tegas Nurhadi.
Ia juga menilai program-program yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan belum efektif mengurangi angka pengangguran, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja dari program pelatihan yang tersedia.
“Saya melihat program-program ketenagakerjaan kita makin tidak nyambung dengan realitas pasar tenaga kerja. Kementerian sibuk dengan pelatihan-pelatihan, tapi lulusan pelatihannya tidak diserap industri. Ini kegagalan desain. Harus ada koreksi arah kebijakan,” ujarnya.
Nurhadi mendorong pemerintah untuk menyusun strategi yang fokus pada penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri nyata. Ia juga menekankan pentingnya integrasi pelatihan antara institusi pendidikan dan dunia kerja, serta perluasan akses pelatihan berbasis digital dan ekonomi hijau.
Selain itu, ia menegaskan perlunya reformasi sistem perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal dan rentan, jaminan sosial yang adaptif, serta penguatan kepastian hukum dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja rakyat.
“Pembangunan ketenagakerjaan harus didorong dengan pendekatan lintas sektor yang progresif dan antisipatif, bukan hanya kuratif,” jelasnya.
Nurhadi menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan arah kebijakan ketenagakerjaan sejalan dengan aspirasi generasi muda, kebutuhan nyata di lapangan, serta visi pembangunan nasional jangka panjang.
“Penurunan angka pengangguran harus menjadi pintu masuk untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar alat politik angka,” tegasnya.
“Komisi IX DPR tidak akan tinggal diam. Kita akan panggil semua stakeholder, dari Kemenaker, Bappenas, hingga lembaga vokasi, untuk memastikan arah kebijakan ini berpihak pada rakyat pencari kerja bukan pada kepentingan elite yang bermain proyek,” pungkas Nurhadi.
Sumber: fraksinasdem.org
