Jakarta, PR Politik (19/11) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan perlunya percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) untuk mendukung target swasembada energi dan transisi menuju energi bersih. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPH Migas di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (18/11/2024).
Rapat tersebut membahas progres dan evaluasi pelaksanaan program energi tahun 2024 serta program strategis tahun 2025, termasuk penguatan peran jargas sebagai solusi energi ramah lingkungan.
“Jargas adalah solusi nyata untuk menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat. Dengan mengurangi ketergantungan pada LPG impor, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mempercepat transisi energi nasional,” ujar Muh Haris.
Menurut data Kementerian ESDM, hingga 2024 telah terbangun 829.608 sambungan rumah tangga (SR) jargas di 17 provinsi dan 65 kabupaten/kota. Meski begitu, cakupan ini baru memenuhi sebagian kecil kebutuhan domestik. Muh Haris mendesak pemerintah untuk mempercepat pengembangan jargas dengan target 10 juta SR pada tahun 2030.
“Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memperluas jaringan jargas, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki akses energi terjangkau,” tegasnya.
Jargas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dengan menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp25.000 per bulan dibandingkan penggunaan LPG, tetapi juga mengurangi ketergantungan impor LPG yang membebani keuangan negara. Selain itu, jargas mendukung pelestarian lingkungan dengan menekan emisi karbon yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti LPG dan kayu bakar.
“Jargas memberikan dampak nyata, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Ini adalah langkah konkret menuju keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah politisi PKS ini.
Muh Haris juga menyoroti tantangan pembangunan jargas, seperti keterbatasan infrastruktur pipa gas dan tingginya biaya investasi awal. Ia menyerukan adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan dengan pihak swasta, untuk mengatasi kendala ini melalui pendanaan dan inovasi teknologi.
“Percepatan pembangunan jargas harus menjadi prioritas nasional. Ini tidak hanya tentang efisiensi energi, tetapi juga memastikan Indonesia siap menghadapi era energi bersih,” pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tekankan Peran Bisnis dan Teknologi dalam APEC CEO Summit
Sumber: fraksi.pks.id
