Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar lonjakan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 tidak sekadar berfokus pada target fisik dan tingkat penyerapan anggaran semata. Ia menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur dalam menekan laju deforestasi, memulihkan ekosistem, memperketat pengamanan kawasan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ellen dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasinya atas keberanian Kemenhut yang membidik target pendapatan negara sebesar Rp13 triliun pada 2027. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa peningkatan pendapatan dan alokasi belanja teknis—yang mencapai Rp4,847 triliun atau 55,76 persen dari pagu—harus dibarengi dengan hasil konkret di lapangan.
“Kami apresiasi Menhut atas keberanian untuk menargetkan pendapatan di 2027 sebesar Rp13 triliun. Semoga target tersebut tercapai,” katanya.
“Apa outcome utama dari kenaikan anggaran tersebut terhadap deforestasi, rehabilitasi hutan, ekonomi masyarakat, dan nilai tambah hasil hutan? Bagaimana memastikan belanja teknis tidak berhenti pada target hektare, bibit, kelompok, dan kegiatan?” selorohnya di hadapan jajaran kementerian.
Ia turut menguliti efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan yang dialokasikan sebesar Rp1,646 triliun. Khusus mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ia mempertanyakan efektivitas skema sewa helikopter yang dinilai menyerap anggaran amat besar, ketimbang menginvestasikannya pada teknologi permanen seperti armada drone canggih.
“Biaya sewa helikopter itu seharusnya juga dihitung kembali efektivitasnya. Dengan anggaran tersebut, kita bisa mempertimbangkan pengadaan sekian banyak drone canggih untuk memantau kawasan hutan dan melakukan pencegahan dini karhutla. Drone itu menjadi aset yang bisa digunakan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini menyoroti maraknya perambahan di kawasan hutan lindung wilayahnya akibat minimnya jumlah personel pengawas di lapangan.
“Di Sulawesi Tengah terdapat hutan lindung yang dibabat berhektare-hektare, namun terkesan terjadi pembiaran karena kurangnya petugas. Karena itu, kami mendukung penambahan anggaran polisi hutan agar petugas dapat terdistribusi merata, khususnya di area hutan lindung,” tegasnya.
“Saya lihat ada pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan kawasan hutan dengan nilai yang fantastis, yakni sekitar Rp1 triliun. Kami ingin mengetahui apa saja pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan dengan anggaran yang cukup besar,” ucapnya.
“Jangan sampai kenaikan anggaran hanya berujung pada peningkatan target fisik dan serapan anggaran. Yang perlu dipastikan adalah dampak nyatanya terhadap hutan dan masyarakat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Demokrat
