Jakarta, PR Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan inflasi pada Oktober 2025 secara Year on Year (YoY) sebesar 2,86%. Meskipun sedikit meningkat dibanding periode sebelumnya, angka tersebut dinilai tetap aman karena berada dalam kisaran target pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1%. Menurutnya, target ini menjaga keseimbangan sehingga tetap menguntungkan produsen maupun konsumen.
“Artinya range yang ingin kita target, itulah 1,5 persen sampai 3,5 persen. 2,86 persen masih pada posisi aman,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Mendagri menyebutkan komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara YoY pada Oktober 2025 adalah perhiasan, diikuti cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara secara bulanan (September ke Oktober), komoditas penyumbang tertinggi meliputi perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Tingginya harga perhiasan (emas) diklasifikasikan sebagai inflasi inti (core inflation).
“Saat ini memang terjadi kenaikan harga emas tingkat internasional, dunia. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sendiri, karena ini menyangkut tren global,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah terus menjaga stabilitas komoditas bergejolak (volatile items) agar tetap terkendali. Mendagri juga menyoroti pentingnya kebijakan subsidi dalam menjaga daya beli dan inflasi.
Mendagri turut mengimbau berbagai pihak, terutama pemerintah daerah (Pemda), untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta Pemda tidak menaikkan tarif layanan seperti air minum, karena berpotensi mendorong inflasi.
Selain itu, Mendagri menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk menjaga stabilitas harga tiket transportasi jelang Nataru.
“Kita akan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan airlines untuk tidak menaikkan sampai ke harga tertinggi,” jelasnya.
Di samping itu, Mendagri juga meminta Pemda memberikan perhatian terhadap program strategis nasional, khususnya pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Daerah-daerah enggak bisa bekerja sendiri dengan APBD. Ini memanfaatkan betul, tangkap betul program dari Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman),” jelasnya.
Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
sumber : Kemendagri RI
