Jakarta, PR Politik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bersinergi dengan kepala daerah dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurut Mendagri, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang strategis sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
Mendagri menekankan bahwa selain bergantung pada transfer pusat, DPRD juga harus mendorong inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi sektor-sektor strategis lainnya.
“Pendapatan utama itu adalah yang pertama dari transfer pusat, yang kedua dari PAD. Dua yang paling utama,” ujarnya saat Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar ADKASI di Hotel Borobudur, Jakarta.
Tito Karnavian menyoroti bahwa selama ini DPRD cenderung lebih fokus pada sisi belanja, sementara peran dalam meningkatkan pendapatan belum optimal. Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola seperti rumah tangga yang sehat, di mana pendapatan harus lebih besar dari belanja.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana caranya agar pendapatan lebih banyak daripada belanja. Kalau pendapatan lebih banyak daripada belanja, maka surplus. Kalau surplus, maka itu bisa membuat program-program yang lain. Termasuk juga mungkin insentif-insentif untuk penyelenggara daerah,” jelasnya.
Dalam paparannya, Mendagri menyebut bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, bahkan ada yang lebih dari 90 persen. Hanya sedikit daerah yang mampu mandiri secara fiskal, seperti Kabupaten Badung dan Gianyar di Bali yang memiliki PAD tinggi, bahkan anggaran Badung hampir mencapai Rp10 triliun, melebihi provinsi dan mampu membantu daerah lain.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan arahan Presiden dan Menteri Keuangan agar belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor riil yang mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kelangsungan rantai pasok, seperti pangan, logistik, dan sektor hiburan, guna meningkatkan pendapatan.
“Tidak boleh terjadi, belanjanya lebih banyak, target belanja lebih banyak dari target pendapatan. Itu namanya defisit, kalau defisit biasanya akan menggunakan sisa tahun lalu, SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau utang,” tandasnya.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus baru ADKASI dan berharap sinergi antara DPRD dan kepala daerah semakin erat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat selama lima tahun ke depan.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum ADKASI Siswanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ADKASI Endang Sodikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, serta sejumlah kepala daerah.
sumber : Kemendagri RI
