Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyoroti kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang menetapkan alokasi subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang tercatat Rp186,9 triliun.
Rincian alokasi tersebut yakni Rp101,72 triliun untuk subsidi listrik, Rp25,1 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp80,3 triliun untuk subsidi LPG 3 kilogram. Menurut Meitri, kebijakan ini menunjukkan pentingnya subsidi energi dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa subsidi energi harus mengedepankan dua aspek utama, yakni ketepatan sasaran berbasis data serta ketahanan fiskal di tengah upaya transisi energi nasional.
Meitri mengapresiasi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang melahirkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran subsidi. “Dengan basis data tunggal yang lebih luas, terintegrasi lintas lembaga, dan adaptif terhadap kondisi real-time, kebocoran subsidi dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Ia menekankan, kualitas data sosial-ekonomi menjadi kunci agar subsidi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial. “Dengan pemutakhiran data yang konsisten, potensi exclusion error dan inclusion error bisa diminimalisir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meitri menyoroti adanya ketidaksesuaian antara turunnya asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan target lifting migas dengan meningkatnya belanja subsidi energi. RAPBN 2026 menetapkan ICP sebesar USD 70 per barel, lebih rendah dibandingkan APBN 2025 yang sebesar USD 82 per barel. Namun, alokasi subsidi energi justru naik dari Rp186,9 triliun menjadi Rp210,1 triliun.
Di sisi lain, target produksi migas juga dipangkas. Lifting minyak diturunkan dari 635 ribu barel per hari (bopd) menjadi 610 ribu bopd, sementara lifting gas dari 1.033 ribu boepd menjadi 984 ribu boepd. “Kondisi ini perlu dicermati. Saat produksi menurun dan subsidi meningkat, ketahanan energi kita menghadapi tantangan serius,” ujar Meitri.
Ia juga mengingatkan risiko geopolitik global, khususnya potensi eskalasi konflik Israel–Iran, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. “Jika konflik kembali pecah, pasar minyak dunia akan terguncang hebat, dan beban subsidi energi Indonesia akan semakin sulit dikendalikan,” tegasnya.
Selain mengkritisi kebijakan subsidi, legislator Dapil Jawa Timur VIII itu menekankan pentingnya percepatan diversifikasi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan PLTS, PLTMH, serta program listrik desa dalam RAPBN 2026, namun perlu pengawasan ketat agar benar-benar berkelanjutan.
“Proyek PLTS dan PLTMH, terutama di wilayah 3T, harus dijamin keberlanjutannya. Transisi energi akan berhasil jika proyek EBT beroperasi secara konsisten dan berdampak nyata,” jelasnya.
Lebih jauh, Meitri menegaskan bahwa program listrik desa bukan sekadar menerangi rumah warga, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi produktif di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
“Fraksi PKS berkomitmen memastikan setiap rupiah untuk listrik desa tepat sasaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
