Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, menyoroti perlambatan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut hanya mencapai 3,36 persen (year-on-year) pada triwulan III tahun 2025, turun dari 3,94 persen pada triwulan sebelumnya.
Shadiq menilai perlambatan ini bukan sekadar akibat lemahnya investasi dan minimnya ekspansi industri baru, melainkan juga dipicu oleh kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama banyaknya jalan rusak di berbagai kabupaten dan kota.
“Pertumbuhan 3,36 persen ini harus menjadi alarm serius. Infrastruktur jalan yang rusak dan belum terkoneksi dengan baik antar sentra produksi membuat biaya logistik tinggi, menghambat arus barang dan jasa, serta menurunkan daya saing daerah,” ujar Shadiq, Jumat (7/11/2025).
Ia mengungkapkan banyak ruas jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan berat, khususnya di daerah penghasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Kondisi tersebut menyebabkan ongkos produksi meningkat, distribusi melambat, dan akses ekonomi masyarakat desa semakin terbatas.
Untuk itu, Shadiq berkomitmen mengambil langkah strategis di tingkat nasional guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Ia mendorong kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah dengan pertumbuhan rendah, melalui penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Sumbar.
“Mengawal peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan strategis provinsi agar konektivitas antarwilayah penghasil produksi bisa terwujud,” tegasnya.
Selain itu, Shadiq menilai perlu adanya kemudahan regulasi investasi dan perizinan usaha agar investor tertarik menanamkan modal di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Ia juga mendorong kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi & UKM agar lebih fokus mengembangkan Sumbar.
Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I itu menambahkan, pembangunan klaster industri berbasis sumber daya lokal harus menjadi prioritas, terutama di daerah yang memiliki potensi bahan baku besar namun terkendala akses jalan.
“Mengakselerasi digitalisasi dan inovasi UMKM serta koperasi penting agar pelaku usaha tetap bisa memperluas pasar meski infrastruktur fisik belum optimal,” ujarnya.
Shadiq juga mendorong dibentuknya forum sinergi pusat-daerah untuk menyusun rencana induk pembangunan ekonomi Sumatera Barat secara terpadu dan berkelanjutan. Ia bahkan berencana menginisiasi kajian ekonomi Sumbar bersama BRIN dan Bappenas guna mendorong transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan.
Selain infrastruktur dan investasi, Shadiq menekankan pentingnya peningkatan pendidikan serta pelatihan vokasional berbasis industri agar tenaga kerja daerah mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi yang cepat.
“Transformasi ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pembenahan infrastruktur dasar. Jalan-jalan yang rusak bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal efisiensi produksi dan distribusi hasil rakyat. Kalau ini tidak segera dibenahi, pertumbuhan ekonomi Sumbar akan terus tertahan,” tegasnya.
Shadiq juga mengajak pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan pelaku usaha melakukan evaluasi menyeluruh agar arah pembangunan ekonomi Sumbar lebih fokus dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan sekadar angka di laporan BPS, tetapi cermin dari seberapa nyata pemerintah hadir memperkuat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
