Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal telah mengingatkan dan menyarankan kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah untuk mencari berbagai formula bijak dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satu fokus utama adalah pajak yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, seiring dengan program swasembada pangan yang ditargetkan pada tahun 2027.
“Swasembada pangan ini jantungnya ada di sektor pertanian dan perikanan, perlu insentif serta intervensi pemerintah untuk menggerakkan sektor ini agar terus tumbuh,” papar Riyono, Anggota Komisi IV FPKS.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023, Riyono menyebutkan daftar barang yang tidak dikenakan tarif PPN 12% di sektor pertanian dan perikanan, antara lain: beras, jagung, kedelai, buah – buahan, sayur – sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah,kacang – kacangan lain, padi – padian, ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.
Baca Juga: Biaya Haji Turun 4 Juta, Sigit Purnomo: Awalnya PAN Berharap Lebih Besar Lagi
Riyono menjelaskan bahwa dengan mengacu pada PMK 15 tersebut, petani, nelayan, dan peternak dapat merasa tenang karena tidak ada tambahan beban dalam produksi yang dapat mempengaruhi harga jual kepada konsumen. Ia menekankan bahwa kenaikan pajak akan membebani ekonomi masyarakat kecil, terutama di saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih.
“Saya bertemu nelayan kecil yang meminta agar PPN tidak naik, termasuk dengan peternak yang saat ini sedang terkena imbas PMK, banyak kerugian yang dialami peternak. Ternyata keluhan rakyat didengarkan oleh Pemerintah, sehingga PPN untuk petani, peternak, dan nelayan tidak jadi naik,” tambah Riyono, yang merupakan Aleg dari Dapil Magetan.
Harapannya, kata Riyono, dengan tidak dikenakan tarif 12%, sektor perikanan dan pertanian di tahun 2025 ini akan mampu menjadi penyokong utama pencapaian swasembada pangan nasional.
Sumber: fraksi.pks.id
