Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyambut positif langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang membentuk Forum Masyarakat Sipil–KLH bersama lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil (CSO). Forum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk mempercepat arus informasi dari lapangan sekaligus memperkuat penyusunan solusi atas berbagai tantangan lingkungan.
Ateng menilai kolaborasi pemerintah dengan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk untuk mencapai target Second Nationally Determined Contribution (SNDC) 2030 dan Net Zero Emission pada 2050/2060. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi jembatan antara perspektif kebijakan dan realitas yang dihadapi komunitas di lapangan.
Ia mencatat bahwa dalam perhelatan COP30, berbagai CSO menekankan pentingnya pelibatan kelompok rentan, prinsip keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan seperti perdagangan karbon, serta penguatan pendanaan iklim global untuk aksi yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk perluasan Program Kampung Iklim (ProKlim).
Ateng juga mengingatkan adanya preseden positif dari forum serupa yang pernah dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada era Menteri Siti Nurbaya, khususnya dalam pengawasan deforestasi di Riau. Forum tersebut terbukti mempercepat alur informasi dan penyelesaian persoalan di lapangan.
“Model forum seperti ini memungkinkan pembahasan dan pencarian solusi dilakukan secara cepat, karena informasi dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti ketika momentumnya muncul,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa forum semacam ini tidak hanya mempersingkat proses birokrasi, tetapi juga membuka potensi ditemukannya berbagai pelanggaran di internal kementerian yang sebelumnya tertutupi.
“Forum ini wajib didukung karena membantu kementerian melihat persoalan yang selama ini tersembunyi. Karena itu, pimpinan kementerian harus berani bertindak tegas terhadap aparatnya sendiri bila terbukti terlibat dalam praktik-praktik menyimpang,” tegasnya.
Sebagai contoh, Ateng menyinggung pengalaman masa lalu terkait pemutusan MoU antara pemerintah dan WWF Indonesia, yang menurutnya terjadi karena informasi di lapangan sulit ditindaklanjuti akibat persoalan yang telah mengakar secara sistemik. Ia menyebut pengalaman itu sebagai pelajaran penting bahwa keberhasilan forum sangat bergantung pada integritas kepemimpinan.
“Jika Pak Menteri Hanif Faisol konsisten dan siap bersikap tegas terhadap aparat internalnya, saya optimistis forum ini akan mencapai tujuan sebagaimana yang beliau harapkan,” tutup Ateng.
