Legislator PKB Eva Monalisa Soroti Tumpang Tindih Regulasi Hambat Kemajuan Industri Film Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, menilai industri film Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat perkembangan sektor tersebut. Salah satunya adalah adanya tumpang tindih regulasi yang memicu ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri.

“Potensi industri film Indonesia sangat besar, namun sejauh ini belum optimal. Masih banyak tantangan yang dihadapi mulai dari keterbatasan pendanaan, distribusi yang belum merata, hingga tumpang tindih regulasi antara Lembaga Sensor Film dan Komisi Penyiaran Indonesia,” ujar Eva Monalisa saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, Kamis (6/11/2025).

Menurut Eva, industri film nasional sebenarnya mulai menunjukkan kebangkitan baik dari sisi volume produksi maupun jumlah penonton. Namun, tantangan besar masih menghadang agar film Indonesia dapat bersaing dengan pusat-pusat produksi film internasional seperti Hollywood, Bollywood, dan Korea Selatan.

“Harus diakui industri film Indonesia masih tertinggal dari beberapa pusat industri film internasional. Film maupun series kita masih tertinggal dari produksi Korea maupun Hollywood. Ini harus diperbaiki di kemudian hari,” katanya.

Eva secara khusus menyoroti peran Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kerap bertabrakan dalam praktiknya. Fenomena tersebut, menurutnya, menyebabkan kerugian bagi banyak rumah produksi (production house) akibat keterlambatan penayangan film.

“Film yang telah disetujui oleh LSF kerap kembali disunting oleh KPI ketika ditayangkan di televisi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kreativitas sineas nasional,” ungkapnya.

Legislator asal Jawa Tengah itu juga mendesak agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri film dalam negeri. Ia menegaskan bahwa film tidak hanya berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional.

Baca Juga:  Legislator Golkar Rikwanto Tegaskan RKUHAP Harus Cerminkan Paradigma Hukum Baru yang Seimbang antara Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

“Kita pernah memiliki kisah heroik seperti Peristiwa Woyla tahun 1981, yakni pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Bangkok yang berhasil ditangani secara berani oleh pasukan Kopassandha. Kisah seperti ini layak diangkat ke layar lebar sebagai film nasional yang menumbuhkan semangat patriotisme dan kebanggaan terhadap sejarah bangsa,” ujar Eva.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini