Jakarta, PR Politik – Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai sebagai perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah Indonesia. Kawasan tersebut merupakan salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia yang memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global.
“Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melintasi Selat Hormuz. Gangguan di jalur tersebut hampir dipastikan memicu volatilitas harga minyak dunia, yang pada akhirnya berimbas pada perekonomian Indonesia.
Indonesia disebut sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah karena berstatus sebagai negara net importir minyak. Kenaikan harga global, menurutnya, berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, menekan APBN, memengaruhi nilai tukar rupiah, serta mendorong inflasi domestik.
“Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” jelas Amelia.
Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII itu mendorong pemerintah segera mengambil langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal maupun moneter dari potensi lonjakan harga minyak dunia.
“Cadangan energi nasional harus diamankan, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan menjaga stabilitas distribusi dalam negeri,” terang Amel.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik.
“Jika diperlukan, pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan,” jelas Amel.
Pada tataran internasional, Amelia mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
“Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkasnya.
