Banda Aceh, PR Politik – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Upaya tersebut dinilai krusial agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
Dorongan itu disampaikan Andi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra terkait di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa percepatan penyediaan huntap memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk memastikan ketersediaan lahan siap bangun.
“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi.
Selain pembangunan hunian tetap, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa bagi rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan yang bisa dimanfaatkan. Skema tersebut meliputi program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah.
Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam pembangunan rumah pascabencana. Ia mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah terdampak, salah satunya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir agar tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan sebagai material pembangunan rumah.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menekankan peran strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, hal tersebut sangat penting mengingat musim penghujan baru memasuki fase awal dan potensi terjadinya bencana susulan masih cukup tinggi.
“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya.
