Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung, menegaskan pentingnya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi daerah terdampak bencana. Ia menekankan bahwa pendataan dampak bencana hingga Maret harus dilakukan secara presisi dengan fokus pada wilayah yang mengalami kerusakan paling parah (the hardest hit).
Martin mengungkapkan, di sejumlah lokasi kerusakan tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga ladang, toko, hingga lanskap wilayah yang berubah total.
“Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan,” tegas Martin saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Medan, Sumatra Utara, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, titik terdampak terparah jumlahnya terbatas dan spesifik. Karena itu, pemerintah bersama otoritas keuangan perlu segera menetapkan kebijakan khusus tanpa menunggu skema bertahap yang berpotensi memperlambat pemulihan.
“Yang paling parah harus dijawab paling cepat,” ujarnya.
Martin mencontohkan sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang membutuhkan perlakuan berbeda dibanding daerah dengan dampak ringan hingga sedang.
Ia juga mendorong adanya reorientasi ekonomi melalui program pelatihan dan pendampingan, mengingat banyak warga terdampak tidak memungkinkan kembali ke usaha lama akibat perubahan kondisi geografis.
Terkait sistem pembayaran, Martin mengapresiasi langkah cepat Bank Indonesia dalam menjaga distribusi uang tunai serta layanan penukaran uang rusak. Namun, ia mengingatkan bahwa pemulihan sistem keuangan harus ditopang oleh konektivitas yang memadai.
“ATM ada tapi jaringan belum pulih, tetap tidak berfungsi. Perlu koordinasi dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif seperti Starlink. Ini kerja lintas sektor,” katanya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi koordinasi Bank Indonesia dengan Pertamina terkait penyediaan BBM untuk genset, seraya meminta penguatan sinergi agar layanan keuangan segera kembali normal.
Komisi XI DPR RI, lanjut Martin, akan melanjutkan pembahasan di Jakarta bersama Menteri Keuangan untuk merumuskan desain kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Darurat sudah lewat. Sekarang saatnya kebijakan pemulihan yang tegas dan tepat sasaran,” pungkasnya.
