Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Hoerudin Amin, mewanti-wanti pemerintah agar penggunaan data indikator desil ekonomi tidak menyulitkan atau membatasi hak masyarakat dalam mengakses pendidikan. Ia menegaskan bahwa seluruh regulasi pendidikan wajib berpatokan pada amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak fundamental seluruh warga negara.
Ia menguraikan bahwa pendataan strata ekonomi masyarakat melalui kategori desil memang bermanfaat membantu pemetaan awal pemerintah. Meski demikian, pengolahan data tersebut harus diverifikasi serta divalidasi secara ketat guna menghindari kekeliruan klasifikasi di lapangan yang merugikan calon penerima beasiswa.
“Pendidikan itu kan investasi,” tegasnya di Jakarta.
Politisi PAN tersebut meminta agar skema pembiayaan beasiswa pendidikan tidak disamakan begitu saja dengan perlakuan pada program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, anggaran pendidikan mengemban visi transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional untuk jangka panjang.
Ia mendorong pemerintah agar tidak mengelompokkan alokasi Beasiswa Pendidikan dan anggaran pendidikan ke dalam nomenklatur bantuan sosial. Bantuan langsung seperti program tunai memiliki karakteristik pemulihan ekonomi jangka pendek, sedangkan pendidikan diorientasikan pada pencerdasan kehidupan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 serta prinsip Sila Kelima Pancasila memberikan jaminan mutlak atas kesetaraan hak belajar seluruh generasi muda.
“Akses dan hak mendapat pendidikan yang layak harus merata bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali,” katanya.
Guna memastikan efektivitas anggaran negara, ia mendesak perbaikan menyeluruh pada basis data kementerian agar setiap intervensi kebijakan tidak melenceng dari sasaran.
“Data itu memandu kebijakan. Kalau data sebagai pemandu terus salah, kebijakannya tidak akan tepat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PAN
