Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan berbagai insiden yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan keracunan massal di Batang, Jawa Tengah, dan tunggakan pembayaran terhadap dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
Dalam keterangannya kepada media, Selasa (22/4/2025), Netty menegaskan pentingnya pengelolaan program MBG secara menyeluruh dan profesional agar tujuan utama peningkatan gizi anak tidak terganggu oleh persoalan teknis di lapangan.
“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” tegas Netty.
Terkait insiden di Batang, Netty mendesak BGN untuk segera menginvestigasi dan mengevaluasi secara ketat standar keamanan pangan dalam program MBG. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam seluruh tahapan penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.
“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai keterlambatan pembayaran hampir Rp 1 miliar terhadap salah satu dapur MBG di Kalibata, Netty menilai persoalan ini mencerminkan perlunya pembenahan tata kelola anggaran dan administrasi.
“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana,” katanya.
Netty turut memberikan apresiasi kepada para mitra pengelola dapur yang tetap berkomitmen menjalankan program meski dihadapkan pada kendala operasional dan administratif.
“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuhnya.
Di akhir pernyataannya, Netty mendesak BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program MBG. Ia menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih baik, standarisasi makanan yang aman dan bergizi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.
“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
