Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas merupakan langkah strategis yang perlu disikapi secara cermat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dijalankan dengan perencanaan yang matang, terukur, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik serta keberlanjutan perekonomian nasional.
Nevi menegaskan, proses restrukturisasi BUMN tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan yang komprehensif, mencakup prinsip transparansi, tahapan yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara serta pelayanan publik,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti pentingnya penetapan indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN. Dengan KPI yang jelas, tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud secara nyata.
Ia menilai, kejelasan indikator tersebut penting untuk mencegah kebingungan di internal BUMN maupun di instansi terkait. Selain itu, langkah ini juga dinilai dapat memastikan bahwa restrukturisasi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menekankan bahwa roadmap restrukturisasi BUMN harus dilengkapi dengan strategi mitigasi risiko, termasuk langkah pemulihan sosial dan ekonomi bagi pekerja serta masyarakat yang berpotensi terdampak akibat perubahan struktur perusahaan negara.
“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas, sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” tutup Nevi.
