Jakarta, PR Politik – Komisi IV DPR RI secara resmi menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Dalam audiensi tersebut, Walhi menyoroti isu lahan seluas 20 juta hektar yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya, yang kini menjadi perhatian dalam diskusi lingkungan hidup nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, meyakinkan Walhi bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait alih fungsi hutan, terutama yang melanggar peraturan perundang-undangan.
“Terkait lahan 20 juta hektar yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya, Presiden Prabowo tentunya tidak akan gegabah dalam mengalihfungsikan hutan yang melanggar Undang-Undang,” tegas Titiek Soeharto.
Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara, yang menghadapi tantangan serupa. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera menangani isu-isu lingkungan yang merugikan masyarakat.
“Percayalah, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kami akan segera menanggulangi permasalahan ini. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat untuk rakyat,” ungkap Titiek Soeharto, Legislator Fraksi Partai Gerindra.
Baca Juga: Johan Rosihan Apresiasi Penetapan HPP Gabah Rp 6.500/Kg, Dorong Optimalisasi Peran Bulog
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah akan berupaya menghindari kebijakan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, Titiek berencana mempertanyakan langsung kepada Menteri Kehutanan terkait daerah-daerah yang akan diprioritaskan dalam rencana alih fungsi lahan tersebut.
“Jadi nanti kita akan pertanyakan kepada Menteri Kehutanan sebetulnya daerah-daerahnya yang mana saja sih yang akan diplot. Kalau memang itu daerah-daerah yang tidak produktif, atau tidak melanggar aturan, saya rasa itu bisa dilakukan, karena ini juga untuk kepentingan masyarakat, supaya ketahanan pangan bisa sukses dan kita bisa mencapai swasembada pangan,” tandasnya.
Titiek menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memantau permasalahan ini dengan serius. Pihaknya berkomitmen melibatkan Pemerintah dan Kementerian terkait dalam upaya melindungi lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan langkah-langkah strategis yang dirancang, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: fraksigerindra.id
