Jakarta, PR Politik (04/11) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsy, menyampaikan apresiasi atas kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam mengungkap jaringan judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo). Tindakan ini menunjukkan komitmen kuat pihak kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Langkah ini sejalan dengan arahan Kapolri. Upaya ini membuktikan keseriusan aparat dalam memberantas judi online yang meresahkan,” ujar Aboe Bakar, Senin (4/11/2024).
Di sisi lain, Aboe Bakar mengkritisi adanya oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan jabatan untuk melindungi situs-situs judi online dari pemblokiran. Ia menyayangkan tindakan tersebut yang justru menghambat usaha pemerintah dalam memerangi perjudian digital.
“Keterlibatan oknum ASN dalam melindungi situs judi sangat disayangkan karena ini justru menghalangi upaya pemberantasan yang harusnya dilakukan secara tegas,” ungkapnya, seraya menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat di lingkungan kementerian.
Aboe Bakar menegaskan, kasus ini harus menjadi peringatan bagi instansi terkait agar memperketat pengawasan internal. Ia mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk segera meningkatkan sistem pengawasan yang lebih efektif demi mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.
“Saya mendukung langkah pengawasan yang lebih ketat serta membangun sistem kontrol internal yang solid di Kominfo. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan itu.
Selain itu, Aboe Bakar menekankan pentingnya audit berkala terhadap proses pengawasan situs judi online. Menurutnya, audit ini diperlukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan di kementerian.
“Kita perlu audit rutin untuk mengawasi proses pemblokiran situs-situs ilegal, memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tegas Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.
Aboe Bakar juga mengingatkan agar tidak ada toleransi terhadap celah-celah dalam pemberantasan judi online, mengingat dampak negatif yang luas dan merusak bagi masyarakat, khususnya mereka yang rentan.
“Koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan kementerian sangat diperlukan untuk memberantas judi online secara efektif dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
