Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini memasuki tahap konsultasi publik untuk menyusun kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait program strategis revitalisasi tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat. Tahap awal program akan difokuskan di Kabupaten Karawang, dan konsultasi publik ini penting untuk memastikan setiap aspek lingkungan hidup diperhitungkan sejak awal perencanaan.
“Amdal sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi dampak lingkungan yang muncul, sehingga antisipasi dapat ditentukan sejak awal. Ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengenai kebijakan ekonomi biru harus memastikan keberlanjutan ekosistem laut sebagai sumber pangan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (24/9).
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa program revitalisasi ini tidak hanya menekankan aspek produksi, tetapi juga prinsip keberlanjutan lingkungan. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kawasan penghijauan, serta sistem budidaya ramah lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari program ini.
“Melalui kajian amdal ini, pemerintah dapat menyusun langkah-langkah antisipatif atau alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin timbul,” jelas Tb Haeru Rahayu.
Direktur Ikan Air Laut KKP, Ikhsan Kamil, juga menambahkan bahwa konsultasi publik dilaksanakan untuk menjaring masukan masyarakat mengenai potensi dampak, baik positif maupun negatif dari program revitalisasi.
“Misalnya, ada kekhawatiran terkait intrusi air laut, penurunan permukaan air laut. Semua masukan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen amdal agar risiko dapat diantisipasi sejak dini,” kata Ikhsan Kamil.
Sebagai informasi, program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa menargetkan peningkatan produktivitas dari 0,6 ton/ha/tahun menjadi 144 ton/ha/tahun, dengan total produksi mencapai 1,18 juta ton per tahun dan nilai ekonomi sekitar Rp28,2 triliun. Selain itu, program ini diproyeksikan dapat membuka sekitar 132.000 lapangan kerja baru di sektor hulu maupun hilir.
sumber : KKP RI
