Jakarta, PR Politik – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pasca Bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Kamis (11/12) di Jakarta. Menteri Dody melaporkan langkah-langkah penanganan darurat dan pemulihan pascabencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Dody menegaskan, Kementerian PU telah bergerak cepat untuk melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
“Kementerian PU telah menurunkan total 310 personel di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Personel telah melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta mendukung komando penanganan darurat daerah,” jelas Menteri Dody.
Selain personel, Kementerian PU juga telah mengerahkan 298 unit alat berat (excavator, loader, dan lainnya), 121 unit alat pendukung, serta 3.727 unit material darurat (geobag, bronjong kawat, agregat, dan lainnya) ke seluruh lokasi.
“Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan longsoran, memulihkan alur sungai, penanganan badan jalan rusak, hingga pemasangan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas antarwilayah,” kata Menteri Dody.
Hingga 10 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, telah tercatat 1.355 titik terdampak bencana di tiga provinsi.
Rincian kerusakan infrastruktur yang dilaporkan:
-
Bina Marga: 76 ruas jalan nasional (2.058 km), 31 jembatan nasional (2.537 m), 108 ruas jalan daerah, dan 49 jembatan daerah.
-
Jalan Tol: 6 ruas jalan tol terdampak, kini seluruhnya beroperasi normal kecuali pada Ruas Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi.
-
Sumber Daya Air (SDA): Kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, 4 jaringan irigasi, dan fasilitas air baku.
-
Cipta Karya: 85 SPAM dan IPA terdampak, serta 143 lokasi infrastruktur berbasis masyarakat.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur prasarana strategis seperti 973 sekolah, 308 fasilitas kesehatan, dan 360 rumah ibadah.
Menteri Dody mengatakan, hingga 10 Desember 2025, Kementerian PU telah mengestimasikan kebutuhan anggaran penanganan bencana di ketiga provinsi yang mencapai Rp 51,82 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi:
-
Tanggap Darurat: Rp 2,72 triliun
-
Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Rp 49,10 triliun
Menteri Dody juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi untuk memastikan masyarakat segera kembali mendapatkan akses layanan dasar dan mobilitas yang aman.
sumber : Kemenpu RI
