Jakarta, PR Politik – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), sedang mengintensifkan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Program ini merupakan kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan menyediakan layanan dasar yang inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal, dengan fokus pada penguatan sistem yang sudah ada agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa Indonesia berada di titik krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kepemimpinan substantif yang berbasis data dan riset, serta keberanian mengambil keputusan non-politis. Program SKALA juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan pelayanan publik yang berbasis data serta bukti ilmiah.
“Saya kira yang harus ada di sini adalah yang punya passion untuk diskusi, yang punya passion untuk buat riset, yang punya passion untuk advokasi policy,” katanya saat Rapat mengenai SKALA di Ruang Command Center, Kantor BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Bima menyoroti pentingnya kepala daerah memiliki ketahanan terhadap godaan politik jangka pendek dan popularitas semu. Ia mengkritisi tantangan politik lokal, lemahnya sistem meritokrasi, dan rendahnya remunerasi kepala daerah yang menyebabkan banyak talenta enggan terjun ke birokrasi, yang semuanya perlu menjadi kajian strategis BSKDN.
Bima juga menyentil pentingnya evaluasi mendalam terhadap berbagai indeks yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, termasuk BSKDN. Baginya, indeks yang baik bukan hanya soal skor, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga narasi kebijakan yang kuat dan konsisten sangat diperlukan. Ia berharap kemitraan dengan SKALA tidak hanya simbolis, tetapi menghasilkan perubahan struktural dan pemikiran strategis mendalam, mendorong BSKDN menjadi pusat diskusi kebijakan nasional yang berani menyentuh isu krusial seperti otonomi daerah dan reformasi fiskal daerah.
Ia juga menekankan pentingnya seleksi peserta Program SKALA yang mengedepankan faktor individu, bukan hanya sistem yang sudah matang, agar program ini paralel dengan substansi yang dibutuhkan saat ini.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, memaparkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan, menegaskan bahwa BSKDN bukan hanya badan teknokratis, melainkan juga think tank yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti dan kepentingan jangka panjang. BSKDN terus memperkuat kapasitasnya, termasuk melalui perbaikan infrastruktur seperti command center, studio digital, serta fasilitas perpustakaan dan penerbitan jurnal kebijakan.
“Menjadi think tank untuk menghasilkan berbagai hasil yang diperoleh, untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Direktur Knowledge Management and Partnership SKALA, Megha Kapoor, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat sistem pelayanan dasar yang inklusif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama di wilayah tertinggal. SKALA mengusung pendekatan 3P: Praktik, Pembelajaran, dan Pengaruh, untuk mendorong pembelajaran dari lapangan yang bisa memengaruhi kebijakan nasional.
Kemitraan antara BSKDN dan SKALA sejak 2024 telah mencakup penguatan kapasitas analis kebijakan di daerah, pembentukan komunitas analis kebijakan di enam provinsi, penyusunan draf regulasi tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan, serta penyusunan draf modul penulisan policy brief bagi analis kebijakan (birokrasi, akademisi, dan LSM).
sumber : Kemendagri RI
