Jakarta, PR Politik – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 kepada 355 Kabupaten/Kota dan Provinsi Layak Anak (PROVILA) kepada 13 Provinsi. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengucapkan selamat kepada para penerima. Ia menekankan bahwa membangun kota yang ramah anak adalah tanggung jawab bersama, terutama di era digital.
“Saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu yang telah menerima penghargaan ini. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa membangun kota ramah anak adalah tanggung jawab bersama. Tantangannya kini semakin berat di tengah arus digitalisasi yang mengubah pola interaksi keluarga. Rata-rata screen time orang Indonesia sudah mencapai 7,5 jam per hari, membuat anak-anak rentan mengalami masalah psikologis dan penurunan kemampuan kognitif. Karena itu, pengendalian paparan layar harus dibarengi dengan penyediaan jalur sepeda, taman bermain, dan ruang publik yang aman, agar kota kita bukan hanya layak huni, tetapi juga layak dicintai,” ujar Menko PMK dalam sambutannya di malam penganugerahan, Jumat (8/8/2025).
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menambahkan bahwa penghargaan KLA merupakan apresiasi atas komitmen para kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. “Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kesungguhan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh hak anak, memberikan perlindungan, serta menghargai pandangan mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri PPPA.
Meskipun jumlah penerima KLA tahun ini menurun dibandingkan tahun 2023, Menteri PPPA menjelaskan bahwa evaluasi KLA tidak hanya sebagai ajang penghargaan, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, evaluasi KLA tidak hanya dimaknai sebagai ajang penghargaan, melainkan sebagai sarana refleksi dan peningkatan berkelanjutan bagi daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan dalam upaya menciptakan kota yang layak bagi anak-anak kita. Terlebih, KLA kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sehingga pencapaiannya tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dalam membina, mendampingi, dan memfasilitasi daerah,” kata Menteri PPPA.
Proses evaluasi KLA dilakukan secara berlapis, mulai dari evaluasi mandiri daerah, verifikasi administrasi, hingga verifikasi lapangan dan verifikasi final. Menteri PPPA juga mengapresiasi keterlibatan kementerian dan lembaga lain dalam tim verifikasi pusat, yang memperkuat integritas dan validitas data.
Sebanyak 13 provinsi berhasil meraih penghargaan PROVILA, termasuk Bali, Banten, dan DKI Jakarta. Menteri PPPA mengajak daerah lain yang belum meraih penghargaan untuk terus berbenah.
“Saya mengucapkan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan terbaik, dan mengajak daerah yang belum mencapainya untuk segera berbenah melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang benar-benar menyentuh serta melibatkan anak. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan dorongan untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Saya berharap daerah berprestasi dapat menjadi inspirasi dan membagikan praktik baik kepada daerah lain yang masih berproses menuju predikat Kabupaten/Kota Layak Anak,” tutup Menteri PPPA.
sumber : Kemenpppa RI
