Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Yahukimo, Komisi XIII DPR Desak Pengusutan Tuntas KKB dan Evaluasi Pendekatan Keamanan Papua

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mengecam keras aksi penembakan brutal yang merenggut nyawa tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Peristiwa yang diduga kuat dilancarkan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Ia menegaskan bahwa negara mengemban amanat konstitusional untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara dari aksi teror, khususnya di kawasan rawan konflik.

“Kami mengecam keras penembakan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata OPM kepada tiga warga sipil. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (25/7).

Ia mendesak jajaran aparat penegak hukum dan keamanan untuk bertindak cepat, terukur, serta tegas dalam memburu dan mengadili seluruh pelaku penembakan. Ia mengingatkan agar penanganan hukum di lapangan tetap dieksekusi secara profesional, proporsional, dan akuntabel guna mencegah timbulnya korban sipil tambahan.

“Negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat Papua. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata,” tegas legislator dari PKB tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti eskalasi konflik di Tanah Papua yang kerap menumbalkan masyarakat yang tidak berdosa. Ia menyampaikan bahwa penyelesaian akar masalah di Papua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan militer atau keamanan belaka, melainkan membutuhkan strategi holistik yang mengedepankan dialog inklusif dan percepatan pembangunan.

“Mau sampai kapan konflik yang menyebabkan warga sipil sebagai korban akan terus-menerus terjadi? Kekerasan ini harus dihentikan karena hanya memperpanjang penderitaan masyarakat Papua dan menghambat pembangunan,” cetusnya.

Baca Juga:  M. Hanif Dhakiri: Kenaikan PPN 12 persen Sesuai Amanat UU HPP dan Harus Dilaksanakan dengan Bijaksana

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kehadiran negara melalui optimalisasi layanan publik, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga Papua secara berkesinambungan.

Insiden tragis tersebut diketahui berlangsung di sekitar koridor Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (20/7). Penembakan terhadap tiga warga sipil itu sempat terekam dalam rekaman video dan beredar luas di berbagai platform media sosial.

sumber : Fraksi PKB