Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyambut positif uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk bertugas lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
Inovasi tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam memodernisasi birokrasi agar tidak sebatas mengejar capaian kinerja, melainkan turut memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan mental pegawai.
“ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik,” ujar Netty dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/).
Ia memaparkan bahwa fenomena penempatan kerja yang terpisah jauh dari domisili keluarga selama ini membebankan finansial ASN, seperti membengkaknya biaya transportasi serta tempat tinggal. Tidak hanya itu, pemisahan geografis tersebut berdampak langsung pada kualitas keharmonisan rumah tangga.
Ia meyakini bahwa kedekatan fisik dengan keluarga akan menghadirkan stabilitas emosional yang bermuara pada peningkatan motivasi serta produktivitas kerja ASN di instansinya masing-masing.
“Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja,” paparnya.
Lebih lanjut, legislator Komisi IX ini menggarisbawahi bahwa skema ini efektif menekan isu kesehatan mental akibat penugasan jarak jauh atau long distance marriage (LDM).
“Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi sektor kesehatan, ia mengaitkan manfaat program ini secara mendalam pada kesejahteraan para tenaga kesehatan (nakes) di faskes-faskes daerah.
“Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan. Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari pelayanan yang semakin prima,” jelasnya.
Kendati demikian, ia memberi peringatan tegas agar BKN mengeksekusi uji coba ini secara cermat tanpa mengorbankan pemerataan distribusi SDM aparatur di seluruh wilayah Indonesia.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia mendorong BKN untuk melakukan kajian evaluasi menyeluruh atas uji coba program ini, mencakup indikator efisiensi anggaran, mutu layanan publik, hingga performa kerja pegawai sebelum nantinya diterapkan secara nasional.
“Jika hasil uji coba menunjukkan manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, tentu kebijakan ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas,” pungkas Netty menutup keterangannya.
sumber : Fraksi PKS
