Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendorong pemerintah untuk memastikan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memberikan multiplier effect yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan warga desa. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan KDMP tidak boleh sekadar terhenti pada pemenuhan target fisik bangunan, melainkan harus diukur dari tumbuhnya simpul ekonomi produktif secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/9). Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini menggarisbawahi pentingnya memposisikan KDMP sebagai hub terintegrasi yang menghubungkan potensi desa dengan ekosistem ekonomi nasional.
“Kita ingin mengawal agar KDMP ke depan itu bukan hanya terpaku terhadap target-target pembangunan fisik. Tetapi harus berdampak terhadap ekosistem pembangunan ekonomi secara menyeluruh,” ujarnya.
Guna memastikan efektivitas program tersebut, Rahmat merinci tiga pilar utama yang wajib diakomodasi oleh pemerintah:
Pilar pertama adalah profesionalisme dan transparansi tata kelola SDM. Rahmat mewanti-wanti agar program pelatihan yang telah diikuti sekitar 30 ribu pengelola KDMP selama 1,5 bulan tidak berakhir sebagai formalitas administratif semata, melainkan langsung diterjunkan untuk mengelola operasional secara akuntabel.
“Kita berharap jangan sampai SDM yang sudah dilatih hampir satu bulan setengah ini ilmunya menguap. Harus segera diberdayakan secara profesional, transparan, sehingga itu berdampak terhadap manajemen Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Pilar kedua adalah integrasi ekosistem lokal. KDMP harus menjadi jembatan yang mempertemukan petani daerah, pelaku UMKM, perbankan BUMN, hingga Kementerian Perdagangan untuk menjamin rantai pasok dan akses pasar.
“Mulai dari sektor hulunya yaitu para petani daerah, petani lokal, kemudian produksi UMKM lokal, kemudian hadir di situ BUMN perbankan untuk men-support, kemudian hadir di situ lembaga-lembaga Kementerian Perdagangan untuk mengatur pola hasil-hasil produk KDMP,” paparnya.
Pilar ketiga adalah alokasi permodalan yang berfokus pada kegiatan produktif guna menghindari risiko gagal bayar dan penyalahgunaan dana untuk kebutuhan konsumtif.
“Kita berharap permodalan yang diberikan itu jangan dilakukan untuk konsumtif, tapi harus digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga uang ini bisa berkembang,” terangnya.
Ia menegaskan komitmen penuh Fraksi PKS untuk terus mengawal dan memastikan program prioritas ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Fraksi PKS dalam hal ini selalu mendukung, mengawal agar program ini berhasil, sehingga insya Allah apa yang diimpikan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan pemerintah hari ini, KDMP berjalan dengan aman,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
