Padang, PR Politik – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan “Satuan Tugas Indian Ocean Rim Association (IORA) Indonesia 2026” di Padang, Sumatera Barat, Senin (10/8).
Peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu, Santo Darmosumarto, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kerja Sama Indonesia pada IORA. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Dirjen Aspasaf menegaskan bahwa efektivitas diplomasi Indonesia dalam wadah IORA sangat bergantung pada konsistensi serta kuatnya sinergi domestik antarinstansi.
“Kita harus mengubah pola koordinasi dari ad-hoc menjadi koordinasi yang aktif, terstruktur, dan berkelanjutan,” tegas Dirjen Aspasaf yang saat itu didampingi oleh Direktur Kerja Sama Intra dan Antar Kawasan Aspasaf.
Langkah reaktivasi Satgas yang diinisiasi sejak 2025 ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengawal kepentingan nasional di kawasan Samudera Hindia. Wilayah perairan tersebut dipandang bukan sekadar jalur navigasi pelayaran lintas benua, melainkan arena strategis perjumpaan dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Indonesia memanfaatkan IORA sebagai instrumen diplomasi utama untuk memperjuangkan prioritas nasional, mencakup keamanan maritim, pengembangan ekonomi biru (blue economy), penanggulangan bencana, ekspansi perdagangan dan investasi, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
Pembentukan Satgas IORA 2026 diproyeksikan untuk memacu Indonesia dalam merumuskan program kerja konkret yang berdampak langsung bagi kawasan. Selain itu, Satgas bertugas mengawal agenda strategis selama masa Keketuaan Indonesia pada Kelompok Kerja Ekonomi Biru IORA, mengonsolidasikan sinergi lintas sektor, mengoptimalkan pendanaan khusus IORA, serta mempererat kemitraan dengan negara-negara mitra dialog.
Di sela kegiatan peluncuran, Dirjen Aspasaf menggelar pertemuan khusus dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, beserta jajaran Pemprov Sumbar. Mengingat posisi geografisnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Sumatera Barat dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung diplomasi kawasan yang berkontribusi pada pencapaian agenda nasional, khususnya peningkatan konektivitas serta ketahanan pangan dan energi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak pusat dan daerah berhasil mengidentifikasi sejumlah rencana kegiatan bersama yang akan disinergikan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan lingkar Samudera Hindia menjelang tahun 2027.
sumber :
