Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menuntut pertanggungjawaban Kementerian Pertanian atas temuan beras impor berkutu yang menumpuk di gudang Bulog. Ia menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola pangan nasional, berpotensi merugikan keuangan negara, serta mengancam keamanan pangan masyarakat.
Johan menyoroti bahwa beras berkutu yang ditemukan di Gudang Bulog Yogyakarta merupakan sisa stok beras impor tahun lalu. Berdasarkan laporan, sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor mengalami kerusakan akibat serangan hama.
Ia mempertanyakan kebijakan impor beras dalam jumlah besar yang tidak segera disalurkan, sehingga menumpuk di gudang hingga akhirnya tidak layak konsumsi.
“Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Mengapa pemerintah tetap mengandalkan impor dalam jumlah besar jika akhirnya malah menumpuk dan tidak bisa digunakan? Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi Pak Presiden Prabowo,” kata Johan Rosihan di Jakarta, Senin (17/03/2025).
Ia juga mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Selain itu, ia meminta Badan Pangan Nasional untuk memastikan tata kelola stok lebih efisien agar kasus serupa tidak terulang.
Kepada Bulog, Johan menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan beras berkutu ini dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi. Ia meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dukungan kepada petani lokal agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
“Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,” tegasnya.
Johan menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pangan nasional. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani permasalahan ini demi kepentingan masyarakat luas.
Sumber: fraksi.pks.id
