Sorong, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VI ke provinsi yang baru dimekarkan tersebut, bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Kementerian Perdagangan, PT Telkom, PLN, dan BRI.
“Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 16,96 persen. Ini jelas butuh intervensi dari pemerintah pusat,” ujar Ida kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (25/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar masing-masing BUMN menyusun peta jalan kontribusi yang konkret dan terukur untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Papua Barat Daya. Peta jalan tersebut, menurut Ida, menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan investasi BUMN berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
“Kami minta Telkom, PLN, dan BRI membuat roadmap kontribusi masing-masing untuk Papua Barat Daya. Ini bukan hanya soal kehadiran simbolis, tapi bagaimana mereka benar-benar hadir dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dasar masyarakat,” tegasnya.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah akses listrik. Saat ini, terdapat 44 desa di Papua Barat Daya yang belum teraliri listrik. Kondisi geografis yang menantang serta keterbatasan infrastruktur dasar membuat distribusi energi menjadi kendala besar. Ida menekankan bahwa PLN perlu menyusun rencana yang detail dan realistis untuk menjangkau desa-desa tersebut, termasuk dengan pemanfaatan energi terbarukan.
Selain masalah listrik, masih banyak wilayah di Papua Barat Daya yang masuk kategori blank spot atau belum memiliki akses komunikasi. PT Telkom diminta memperluas jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah pedalaman guna membuka akses terhadap ekonomi digital dan memperkuat konektivitas informasi masyarakat.
Sementara itu, kehadiran BRI dianggap krusial dalam memperkuat sektor keuangan mikro dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Ida menegaskan bahwa BRI memiliki peran vital dalam mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, yang ditujukan untuk mendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
“BRI harus hadir sampai ke desa-desa. Kita sedang dorong tumbuhnya koperasi di akar rumput, dan keberadaan bank seperti BRI sangat menentukan. Tanpa akses perbankan, tidak mungkin kita bicara pembiayaan produktif untuk masyarakat desa,” ungkapnya.
Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Barat Daya saat ini berada dalam tahap awal pembangunan. Menurut Ida, inilah momentum penting untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata dengan dukungan nyata dari BUMN sebagai bagian dari ekosistem pembangunan nasional.
“Ini saat yang tepat untuk BUMN hadir secara strategis dan berkelanjutan. Jangan tunggu sepuluh tahun ke depan. Pemerataan pembangunan harus dimulai dari sekarang, dari desa-desa yang belum dialiri listrik, belum punya akses komunikasi, dan belum masuk layanan keuangan,” tegasnya.
Ida juga menekankan bahwa tujuan akhir dari kunjungan ini adalah untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap roadmap yang disusun oleh BUMN tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dijalankan secara konsisten demi mengurangi kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dan timur.
“Kita ingin kesenjangan antara timur dan barat semakin sempit. Untuk itu, roadmap dari BUMN ini menjadi kunci. Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal komitmen untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.
Sumber: dpr.go.id
