Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian turun pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Penurunan harga ini dinilai wajib dilakukan apabila pemerintah telah berhasil mengamankan pasokan minyak mentah baru dengan harga yang jauh lebih rendah di pasar internasional.
Menurutnya, tren pelemahan harga minyak mentah dunia saat ini merupakan momentum emas yang harus dikonversi menjadi keuntungan langsung bagi masyarakat melalui penyediaan harga BBM yang lebih murah dan terjangkau.
“Begitu stok lama habis dan digantikan dengan minyak mentah yang diperoleh dengan harga lebih rendah, tentu akan ada ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI ini memaklumi bahwa koreksi harga BBM di stasiun pengisian bahan bakar tidak dapat dieksekusi secara instan. Hal ini terjadi lantaran draf operasional kilang dan distribusi saat ini masih menghabiskan pasokan minyak mentah yang dibeli pada periode sebelumnya, ketika kurva harga minyak dunia masih bertengger di level tertinggi.
Kendati demikian, Eddy menegaskan bahwa celah penurunan harga jual BBM akan otomatis terbuka lebar begitu draf stok minyak lama habis dan digantikan oleh komoditas minyak mentah berbiaya rendah. Langkah adaptif ini disebut telah menjadi draf desakan resmi parlemen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komisi XII DPR RI mendorong penuh agar skema penentuan harga energi nasional berjalan dinamis mengikuti fluktuasi pasar global, sehingga daya beli masyarakat tidak tertekan akibat lambatnya respons kebijakan pemerintah.
Di samping urusan harga eceran, Eddy Soeparno menilai merosotnya harga minyak mentah global yang dipicu oleh peningkatan kuota produksi negara-negara anggota OPEC+ harus dijadikan draf batu loncatan untuk memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang.
Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada peningkatan bauran bioenergi guna memangkas ketergantungan kronis terhadap impor minyak mentah.
Ia menambahkan, program draf pencampuran biodiesel maupun etanol ke dalam BBM komersial wajib disokong oleh penguatan hulu produksi bahan baku kelapa sawit atau tebu domestik, serta pengembangan infrastruktur industri pengolahan dalam negeri.
Melalui arsitektur kebijakan tersebut, Indonesia diproyeksikan tidak hanya memanen manfaat dari harga energi yang kompetitif, melainkan juga sukses menciptakan nilai tambah ekonomi, menarik arus investasi baru, dan membuka ribuan lapangan kerja terampil bagi masyarakat. Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berorientasi pada perlindungan stabilitas ekonomi rakyat.
sumber : Fraksi PAN
