New Delhi, PR Politik – Di tengah dinamika krisis ekologi global yang kian menantang, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mempertegas komitmen dan posisi tawar diplomasi hijaunya di panggung internasional. Dalam perhelatan BRICS Senior Officers Meeting 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, pada Senin (17/8), delegasi Indonesia menegaskan bahwa aliansi BRICS memegang peran krusial sebagai wadah strategis negara-negara berkembang dalam merumuskan arah kebijakan tata kelola bumi yang berkeadilan.
Pertemuan tingkat pejabat senior tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian Environment Working Group (EWG) dan Contact Group on Climate Change and Sustainable Development (CGCCSD). Agenda utama forum berfokus pada finalisasi Joint Ministerial Statement beserta lampirannya, yang akan menjadi landasan komitmen kolektif anggota BRICS dalam memperkuat arsitektur lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim secara global.
Dalam forum pembuka, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH selaku Ketua Delegasi Indonesia, Ary Sudijanto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan India sebagai Ketua BRICS 2026 serta kemajuan pembahasan teknis yang telah dicapai.
Bagi Indonesia, forum BRICS menjadi instrumen penting untuk memastikan proses transisi hijau global berjalan secara inklusif dan berpihak pada kebutuhan negara berkembang. Menurut Ary, tantangan eskalasi perubahan iklim, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kepemimpinan berbasis sains dan kolaborasi komunitas lokal.
“Bagi Indonesia, adaptasi berhasil ketika kebijakan yang kuat dan sains yang andal dipadukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berada di garis depan dampak iklim,” tegasnya di hadapan para delegasi dunia.
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah program unggulan berbasis masyarakat di tingkat tapak yang terbukti efektif, antara lain:
-
Program Kampung Iklim (ProKlim): Penguatan ketahanan iklim berbasis komunitas yang telah menjangkau lebih dari 12.000 lokasi di seluruh Indonesia.
-
Pengelolaan Sampah Kerakyatan: Pemberdayaan ekonomi sirkular melalui jaringan Bank Sampah serta Pelatihan Keterampilan Dasar Bisnis.
-
Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut: Integrasi pemantauan teknologi SiPongi dengan partisipasi aktif Masyarakat Peduli Api (MPA).
Berkat diplomasi aktif delegasi Indonesia, pertemuan tersebut berhasil merampungkan dokumen Joint Ministerial Statement. Dokumen kesepakatan ini siap diserahkan untuk diadopsi secara resmi dalam BRICS Environment Ministers Meeting pada 18 Agustus 2026.
Dalam delegasi ini, ia didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Penguatan Diplomasi Lingkungan dan Pengembangan Kerja Sama Internasional, Teguh Santosa; Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, Irawan Asaad; Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusly; serta Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Dasrul.
Kehadiran aktif Indonesia di forum BRICS 2026 membuktikan peran proaktif negara dalam membentuk arsitektur kerja sama lingkungan internasional yang setara, mandiri, dan berkelanjutan.
sumber : KemenLH
