Jakarta, PR Politik – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), kembali mempertegas arah dan esensi dari konsep Prabowonomics sebagai representasi ekonomi konstitusi. Ia menekankan bahwa gagasan tersebut wajib dieksekusi secara nyata melalui reformasi regulasi serta perombakan kebijakan anggaran belanja negara yang berpihak penuh pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada insan pers usai secara resmi melepas 7.500 pelari dalam ajang PKB Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26/7).
Ia memaparkan, setidaknya terdapat tiga agenda strategis yang harus segera ditindaklanjuti guna merealisasikan pilar ekonomi konstitusi di Indonesia. Agenda prioritas pertama adalah melakukan peninjauan (review) dan revisi terhadap 108 undang-undang yang dinilai masih belum selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan.
“Prabowonomics atau ekonomi konstitusi itu ada tiga hal yang harus segera ditindaklanjuti. Yang pertama, me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya akan terus merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi atau Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” ujarnya.
Ia merinci sejumlah regulasi krusial yang mendesak untuk ditinjau ulang, di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta berbagai payung hukum lain yang dirasa bertentangan dengan amanat konstitusi.
Sementara itu, agenda strategis kedua difokuskan pada penguatan politik anggaran yang presisi dan tepat sasaran, sejalan dengan garis kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diprioritaskan untuk program-program berdampak langsung pada hajat hidup warga.
Ia mencontohkan alokasi anggaran belanja untuk pembangunan jembatan penyeberangan bagi anak-anak sekolah di pelosok daerah, percepatan perbaikan sarana pendidikan yang rusak, hingga insentif penguatan kewirausahaan rakyat.
“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itulah yang disebut ekonomi konstitusi,” tegasnya.
Ia optimistis, melalui keselarasan pembenahan regulasi dan transparansi belanja negara yang pro-rakyat, konsep Prabowonomics sanggup menjadi fondasi kokoh untuk menghadirkan keadilan ekonomi yang merata di seluruh pelosok Indonesia.
sumber : PKB
