Yogyakarta, PR Politik – Pemerintah Republik Indonesia tengah menyiapkan dua mesin pertumbuhan utama dengan mengombinasikan kekuatan belanja serta kebijakan fiskal negara pararel dengan akselerasi sektor swasta. Melalui strategi penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah berkomitmen memastikan roda perekonomian nasional bergerak lebih agresif dan merata di seluruh daerah.
Cetak biru ekonomi berdikari tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).
“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” ungkapnya secara gamblang.
Ia melanjutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan kepala negara hanya dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh jaminan dukungan likuiditas, kemudahan regulasi investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, pemerintah telah mengeksekusi kebijakan relokasi dana jumbo sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk dialihkan langsung ke dalam sistem perbankan nasional. Langkah intervensi ini dibidik guna mempertebal kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada para pelaku usaha.
“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial.” jelasnya meyakinkan pasar.
Guna membenahi iklim investasi domestik dari hambatan birokrasi, pemerintah meresponsnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas lintas kementerian ini diberi kewenangan khusus untuk memangkas tumpang tindih regulasi, mempercepat proses perizinan, serta mengurai sumbatan koordinasi antarinstansi dalam eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Selain pembenahan jalur hukum, Kementerian Keuangan juga tengah mematangkan skema insentif pembiayaan khusus berbunga rendah bagi korporasi yang berorientasi ekspor.
Dukungan finansial tersebut nantinya akan disalurkan melalui dua Special Mission Vehicle (SMV) di bawah pembinaan Kemenkeu, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kedua lembaga keuangan negara ini diinstruksikan untuk mematok tingkat suku bunga kompetitif yang diprediksi berkisar antara 5 hingga 6 persen.
“Dari situ, masyarakat atau businessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkasnya menutup arahannya.
sumber : Kemenkeu RI
