Hyderabad, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS secara kolektif memperkuat pemetaan kebutuhan keterampilan tenaga kerja di masa depan. Langkah strategis ini dinilai krusial sebagai fondasi dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan serta program pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan dunia kerja global.
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS (BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting/LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026). Di hadapan para delegasi internasional, Menaker meminta agar proyeksi kebutuhan keterampilan masa depan (future skills forecasting) secara resmi dimasukkan sebagai salah satu pilar fokus kerja sama dalam platform BRICS CONNECT.
Menurutnya, langkah preventif ini sangat krusial guna membantu aliansi BRICS dalam mengantisipasi disrupsi pasar kerja akibat akselerasi teknologi, transformasi industri, pergeseran demografi, hingga transisi masif menuju ekonomi hijau (green economy).
“Dalam BRICS CONNECT, Indonesia melihat pentingnya memperkuat pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan dan keterampilan di masa depan. Karena itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting menjadi salah satu fokus kerja sama dalam BRICS CONNECT,” urainya saat memaparkan pandangan resmi Indonesia.
Ia menjelaskan, akurasi data dalam pemetaan keterampilan masa depan akan memudahkan negara anggota memahami pergeseran kebutuhan pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi baru yang diperlukan, serta menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan riil industri.
Dalam forum tersebut, ia juga memaparkan keberhasilan taktis Indonesia dalam menjaga resiliensi pasar kerja domestik. Sejumlah langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah di antaranya meliputi perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, penguatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta pembukaan ruang kerja yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah terluar.
Sebagai aksi nyata tahun ini, Indonesia telah membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan khusus bagi penyandang disabilitas yang sudah dilengkapi teknologi asistif modern serta standardisasi tata ruang kerja inklusif.
“Indonesia memandang BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat south-south cooperation, saling belajar, dan menghadirkan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara anggota lainnya,” jelasnya mengenalkan modalitas diplomasi South-South.
Di sektor pengembangan kualitas SDM, pemerintah Indonesia terus memacu transisi mulus dari bangku sekolah ke dunia kerja lewat Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta, serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target serapan mencapai 300 ribu peserta tahun ini.
Lebih jauh, deretan program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Modern, serta proyek hilirisasi komoditas strategis turut diposisikan secara terintegrasi sebagai mesin utama penciptaan lapangan kerja baru di tingkat tapak.
Di era digital, Kemenaker juga memperkokoh ekosistem Sistem Informasi Pasar Kerja terintegrasi yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan dalam satu platform terpadu. Sistem pintar ini ditopang oleh analisis data pasar kerja yang presisi serta fasilitas policy dashboard untuk mendukung akselerasi pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami siap berbagi dan siap belajar,” pungkasnya mengunci pidato resminya.
sumber : Kemnaker
