Jakarta, PR Politik – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2025–2029 di Jakarta, Selasa (4/3). Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat profesionalisme dan tata kelola sektor jasa konstruksi nasional demi mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur di tanah air.
Menteri Dody menegaskan bahwa penguatan LPJK merupakan bagian dari misi besar kementerian dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Visi ini dituangkan dalam kerangka kerja PU 608, yang menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, kemiskinan absolut 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
“Target tersebut tidak akan tercapai tanpa kualitas infrastruktur, dan kualitas infrastruktur tidak mungkin hadir tanpa kualitas jasa konstruksi. Sehingga peran LPJK menjadi sangat strategis sebagai pengendali standar profesionalisme konstruksi nasional,” tegasnya.
Ia menyoroti kaitan erat antara kualitas konstruksi dengan efisiensi investasi nasional. Menurutnya, standar kompetensi yang rendah akan berdampak langsung pada pemborosan anggaran dan penurunan produktivitas nasional.
“Jika standar lemah, ICOR tidak terkendali. Jika kompetensi rendah, produktivitas menurun. Jika tata kelola longgar, kepercayaan publik tergerus. Karena itu, penguatan LPJK adalah bagian langsung yang menopang pencapaian PU 608,” tambahnya.
LPJK memegang mandat krusial sesuai UU No. 2 Tahun 2017, mulai dari akreditasi, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pemberian lisensi, hingga penyetaraan kompetensi guna memastikan setiap tenaga kerja dan badan usaha memiliki kualifikasi yang diakui secara profesional.
Dalam pengukuhan tersebut, Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D. resmi ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota LPJK 2025–2029. Ia didampingi oleh enam anggota lainnya, yaitu Betty Hariyani, Hambali, Bastian Sodunggaron Sihombing, Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, Ir. Sigit Adjar Susilo, dan Muhammad Ikhsan.
Menteri Dody mengingatkan pengurus baru bahwa tugas mereka jauh dari sekadar urusan birokrasi, melainkan penjaga gerbang kredibilitas industri konstruksi Indonesia.
“Amanah ini bukan administratif, ini adalah tanggung jawab menjaga kredibilitas sistem. Bekerjalah kolektif, tegakkan integritas, pastikan setiap sertifikat mencerminkan kompetensi nyata. LPJK adalah mitra strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah investasi infrastruktur memberi manfaat ekonomi yang terukur dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
sumber : Kemenpu RI
