Jakarta, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memberikan dukungan penuh atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggelar Kick-Off dan Pencanangan Bulan Dana Pensiun Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (6/9). Program ini dinilai selaras dengan agenda prioritas pemerintah untuk memperluas jaring perlindungan sosial dan finansial bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia.
“Acara kick-off Bulan Dana Pensiun ini sejalan dengan upaya Kemnaker untuk terus meningkatkan perlindungan kepada angkatan kerja kita,” ujarnya dalam sambutan.
Ia memaparkan bahwa salah satu tantangan terbesar ketenagakerjaan nasional saat ini terletak pada dominasi pekerja informal. Dari total kisaran 155 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 60 persen di antaranya menggantungkan hidup di sektor informal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan kelompok pekerja informal tidak hanya produktif di usia kerja, tetapi juga terjamin tingkat kesejahteraannya secara mandiri saat memasuki masa pensiun.
“Ini concern bagi kami, concern bagi kita, bagaimana mereka juga tetap mendapatkan perlindungan sosial, karena hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Indonesia tengah berada di puncak bonus demografi dan secara bertahap akan bertransisi menghadapi penuaan penduduk (aging population). Karena itu, kesiapan tabungan dan jaminan pascakerja menjadi faktor krusial agar kelompok lansia kelak tidak menjadi beban finansial bagi generasi produktif.
“Kami menginginkan mereka bisa tetap berkarya, mereka tidak tergantung dari pekerja yang produktif. Semoga melalui kick-off Bulan Dana Pensiun ini, dapat memperhatikan pasca mereka bekerja, dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap produk dana pensiun masih relatif rendah, yakni berada di angka 22 persen.
“PR OJK, DPR, pemerintah, asosiasi dana pensiun, dan perusahaan dana pensiun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dana pensiun itu harus disiapkan, bahkan sejak orang mulai bekerja secara mandiri atau di tempatnya bekerja,” ujarnya.
Melalui gerakan kolaboratif lintas kementerian, OJK, dan penyedia jasa keuangan ini, pemerintah optimistis kesadaran masyarakat dalam menyiapkan jaminan finansial hari tua dapat terakselerasi demi mewujudkan ketahanan sosial-ekonomi nasional.
sumber : Kemnaker
