Jakarta, PR Politik – DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) aktif berpartisipasi dalam Sidang OECD Parliamentary Network yang digelar di Paris, Perancis, Rabu (5/2/2025). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyampaikan pernyataan resmi DPR yang menyoroti pentingnya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju net-zero emisi.
Bramantyo menegaskan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah ditetapkan dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC). Target tersebut mencakup pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya nasional, serta mencapai 43,20 persen dengan dukungan internasional.
“Investasi dalam energi terbarukan dan lebih hijau, serta peralihan dari bahan bakar fosil, merupakan salah satu strategi utama yang harus diterapkan untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus mendukung pertumbuhan sosial-ekonomi. Ini juga menjadi fokus utama Indonesia dalam upaya memerangi perubahan iklim,” ujar Bramantyo dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Jumat (7/2/2025).
Bramantyo menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan campuran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. DPR RI juga telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sebagai inisiatif parlemen untuk mendukung transisi energi. Indonesia membutuhkan pembangunan pembangkit listrik hijau sebesar 8.224,1 Megawatt (MW) dengan investasi yang diperkirakan mencapai IDR 216 triliun guna mencapai target tersebut.
“Secara keseluruhan, Indonesia memerlukan lebih dari 1 triliun USD untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060,” ungkap Bramantyo. Ia juga menyoroti potensi besar energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.687 Gigawatt, meliputi energi surya, angin, hidro, bioenergi, geotermal, dan laut. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Sumatera Selatan diidentifikasi sebagai lokasi dengan potensi energi surya terbesar.
Baca Juga: Fathi: Transformasi Pembayaran Pensiun Diharapkan Beri Manfaat Lebih Bagi ASN
Dalam forum OECD, Bramantyo juga menyerukan pentingnya kerja sama internasional yang solid. Menurutnya, OECD dapat menjadi platform utama untuk memastikan komitmen global terhadap investasi dalam perubahan iklim, termasuk target investasi sebesar 300 miliar USD per tahun untuk negara berkembang hingga 2035.
“Kerjasama internasional yang berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama namun dibedakan pada kemampuan masing-masing, serta mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, adalah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim,” tambahnya.
Lebih jauh, Bramantyo mengungkapkan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kolaborasi antar-parlemen melalui OECD. Fokus kerja sama ini mencakup pengembangan energi terbarukan, pengelolaan mineral kritis secara berkelanjutan, transportasi hijau, serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata, Indonesia terus mendorong transisi energi berkelanjutan demi mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Langkah ini merupakan bagian dari upaya global untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Sumber: fraksidemokrat.org
