Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mempertanyakan rencana transformasi proses pembayaran manfaat pensiun dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Ia menyoroti dampak perubahan ini terhadap kualitas layanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai informasi, DJPB tengah melakukan transformasi sistem pembayaran pensiun. Nantinya, pembayaran pensiun yang sebelumnya dilakukan oleh Taspen dan Asabri akan langsung ditangani DJPB melalui bank penyalur. Sementara itu, Taspen dan Asabri akan tetap berperan dalam pengelolaan data.
“Apakah maksudnya ke depannya fungsi Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Mengingat setahu saya, Taspen ini sudah cukup lama, berpengalaman, dan dipercaya oleh ASN dalam memberikan pelayanan,” ujar Fathi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJPB dan Direktur Utama Taspen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Fathi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi penurunan kualitas layanan akibat pengalihan tersebut. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan ini benar-benar memberikan manfaat yang lebih baik bagi ASN.
“Apakah dengan adanya pengalihan ini ASN bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik? Mengingat ekosistem pelayanan ini telah berjalan selama puluhan tahun di bawah Taspen dan Asabri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fathi menyoroti sejumlah program yang selama ini dijalankan oleh Taspen, seperti persiapan pensiun, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas ASN setelah pensiun. Ia mempertanyakan apakah DJPB memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyediakan layanan serupa.
“Taspen tidak hanya berperan sebagai juru bayar, tetapi juga memiliki program persiapan pensiun, kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas bagi PNS setelah pensiun. Apakah DJPB memiliki kewenangan atau kemampuan untuk menyediakan layanan ini, mengingat tugas utamanya adalah administrasi keuangan?” tanyanya.
Baca Juga: Partai Gerindra Rayakan HUT ke-17, Bagikan Sembako dan Dukung UMKM
Di sisi lain, Fathi juga mengingatkan Taspen agar terus meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menyoroti sejumlah kendala yang pernah terjadi, meskipun secara umum kinerja Taspen dinilai cukup baik.
“Saya pikir yang terbaik adalah mengoptimalkan layanan Taspen sehingga penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai keputusan ini malah menyulitkan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa transformasi pembayaran manfaat pensiun dari Taspen dan Asabri ke DJPB bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembayaran pensiun. Ia menegaskan bahwa banyak fungsi DJPB dan Taspen maupun Asabri yang selama ini tumpang tindih.
“Ke depan, kami berencana tetap melakukan pembayaran melalui mitra bank. Namun, yang melakukan pembayaran bukan lagi Taspen, melainkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” jelasnya.
Sumber: fraksidemokrat.org
