Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi mengingatkan bahwa konflik bersenjata antarnegara, khususnya serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, secara historis selalu meninggalkan dampak kemanusiaan yang mendalam.
Menurutnya, setiap eskalasi militer kerap berujung pada jatuhnya korban sipil, munculnya krisis pengungsi, hingga rusaknya infrastruktur sosial yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
“Kita harus mengingat bahwa setiap hari perang berarti kehilangan harapan, nyawa, dan masa depan. Dunia harus kembali pada diplomasi, bukan konfrontasi,” kata Okta dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Diketahui, operasi militer gabungan AS dan Israel yang diberi nama Operation Epic Fury menargetkan berbagai fasilitas militer serta infrastruktur strategis di sejumlah kota di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan mengenai sejumlah lokasi penting dan juga menyasar pejabat militer tinggi Iran, menandai babak baru dalam ketegangan antara kedua pihak.
Menanggapi serangan tersebut, Iran menyatakan akan memberikan respons tegas dengan melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone. Serangan tersebut menargetkan wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara kawasan Teluk.
Serangan balasan tersebut dilaporkan menimbulkan ledakan di sejumlah lokasi di Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Situasi tersebut juga memaksa penutupan ruang udara di beberapa negara akibat meningkatnya risiko keselamatan penerbangan.
Dalam situasi yang masih berkembang cepat ini, Okta menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh kehilangan fokus terhadap dampak kemanusiaan, diplomatik, dan ekonomi dari konflik yang berpotensi semakin meluas.
“Ini bukan sekadar konfrontasi antara negara-negara besar. Ini adalah krisis yang memengaruhi kehidupan jutaan orang warga sipil tak berdosa yang berada di wilayah konflik, perekonomian global yang bergantung pada stabilitas energi, serta masa depan perdamaian internasional,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PAN tersebut juga meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memaksimalkan seluruh upaya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya yang berada di kawasan terdampak konflik.
“Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keselamatan setiap WNI. Pemerintah harus memastikan jalur komunikasi yang efektif, pembaruan data yang akurat, dan kesiapan langkah darurat termasuk evakuasi apabila situasi semakin memburuk,” tegasnya.
Selain itu, Okta menyampaikan dukungannya terhadap kemungkinan langkah diplomasi aktif Indonesia untuk mendorong de-eskalasi konflik melalui jalur dialog.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai mediator karena menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.
“Politik luar negeri kita yang Bebas dan Aktif memberi Indonesia legitimasi untuk mendorong perdamaian. Kita memiliki peluang untuk menjadi mediator melalui kedekatan kita dengan negara-negara yang terlibat dan terdampak dalam konflik ini. Selain itu ini menjadi tanggung jawab moral untuk kita lebih aktif dalam situasi yang sangat genting ini,” kata dia.
Di sisi lain, Okta juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer besar yang kini terjadi di kawasan Timur Tengah dan telah berkembang menjadi konflik terbuka. Menurutnya, perkembangan tersebut bukan hanya memicu ketegangan regional, tetapi juga berpotensi memberikan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan global.
