Jakarta, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), khususnya untuk kategori kendaraan listrik roda dua. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan transformasi menuju era kendaraan ramah lingkungan tidak sekadar memperluas pasar produk jadi, melainkan turut memperkuat struktur industri komponen nasional, meningkatkan nilai tambah domestik, serta membuka peluang lapangan kerja baru.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional wajib memberikan efek berganda (multiplier effect) yang luas bagi iklim manufaktur dalam negeri, termasuk memberi ruang bagi IKM lokal untuk menjadi rantai pasok industri besar. Karena itu, skema pembinaan IKM diarahkan hingga mampu memenuhi standar kualifikasi sebagai pemasok resmi (qualified supplier).
“Target kami bukan sekadar semakin banyak IKM yang mendapatkan pembinaan, tetapi juga memenuhi persyaratan industri, karena IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8).
Upaya pembinaan tersebut mulai membuahkan hasil konkret. Dua IKM binaan Kemenperin, yakni PT Kannindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri, berhasil menembus rantai pasok ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2026 di Cikarang.
Kedua entitas IKM tersebut dipercaya memproduksi komponen vital berupa box baterai dan bracket baterai untuk unit Molinas Alva di bawah naungan PT Electra Mobilitas Indonesia. Capaian ini membuktikan bahwa IKM nasional memiliki kapabilitas tinggi untuk mengambil peran strategis jika ditunjang peningkatan teknologi, kontrol kualitas, produktivitas, serta pembukaan akses pasar.
Ia menjelaskan bahwa pembinaan IKM sektor KBLBB mengadopsi pendekatan supplier development, di mana spesifikasi kebutuhan dari Original Equipment Manufacturer (OEM) dan industri Tier-1 dijadikan sebagai titik acuan awal. Melalui mekanisme ini, kemampuan IKM dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil industri.
“Asesmen tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain teknologi, kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, produktivitas, biaya, hingga ketepatan pengiriman. Dengan demikian, intervensi pembinaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program peningkatan kapasitas IKM wajib didasarkan pada orientasi permintaan pasar (market-driven).
“Pembinaan IKM harus dimulai dari kebutuhan pasar. OEM dan Tier-1 menyampaikan kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi, kemudian pemerintah melakukan pembinaan agar IKM mampu menutup kesenjangan tersebut melalui penguatan teknologi, SDM, kualitas produk, standardisasi, serta akses pengujian,” jelasnya.
“Orientasi akhirnya adalah terciptanya komitmen pembelian. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah IKM yang mengikuti business matching, tetapi berapa banyak yang berhasil menjadi qualified supplier dan mendapatkan pesanan industri secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Kemenperin ingin memastikan IKM tidak sekadar menjadi penonton pertumbuhan industri kendaraan listrik. “IKM harus menjadi bagian dari rantai pasok, menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan pada waktunya mampu bersaing di pasar global,” tegasnya.
Plt. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA), Budi Setiawan, menambahkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah menjalankan serangkaian program kolaboratif, termasuk memetakan kebutuhan Agen Pemegang Merek (APM) motor dan mobil listrik serta menggelar pelatihan perakitan dan perawatan kendaraan listrik roda dua hingga kendaraan multiguna roda tiga.
sumber : Kemenperin
